slot 3261 apk – DPR minta RI contoh Korsel pajang terduga pelaksana "bully" s...
slot 3261 apk. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya.
DPR minta RI contoh Korsel pajang pihak tertentu pelaku "bully" saat daftar kuliah
Selasa, 25 November 2021 20:22 WIB waktu baca 2 menit
Selasa, 25 November 2024 20:22 WIB
Wakil Ketua Alat kelengkapan dewan X DPR RI MY Esti Wijayanti. ANTARA/HO-Humas DPR RI/aa.
Ini menarik, bisa menjadi contoh untuk penanganan sanksi sosial kepada oknum pelaku bullying Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Seksi X DPR My Esti Wijayati meminta kepada aparatur negara Republik Indonesia (RI) untuk mencontoh Korea Selatan (Korsel) yang membuat kebijakan untuk memajang riwayat pelaku bully atau perundungan saat hendak mendaftar kuliah, mulai tahun 2026. Dia menjelaskan rencana penerapan kebijakan itu sudah dibuat Lembaga kementerian Dunia pendidikan Korea sejak 2023 untuk memberantas kekerasan di kalangan murid. Indonesia, kata dia, bisa berkaca dari Korsel yang juga memiliki tingkat persoalan perundungan di lingkungan sektor pendidikan yang tinggi. "Ini menarik, bisa menjadi contoh untuk penanganan sanksi sosial kepada orang yang diduga melakukan bullying . Norma sanksi yang jelas dapat membuat mereka yang terindikasi punya sikap bullying lebih berhati-hati dan memiliki pengendalian diri," kata Esti di Jakarta, Selasa. Selain itu, dia menekankan pentingnya penguatan bagi guru untuk memahami soal perundungan karena pencegahan dan penanganan perundungan tidak mungkin berjalan jika kapasitas pelaksana di instansi pendidikan rendah. Menurut dia, dibutuhkan pembekalan khusus terhadap guru terkait persoalan itu yang fenomenanya sudah sangat mengkhawatirkan. "Guru, perlu memiliki kompetensi konseling dan manajemen konflik, pelajar harus teredukasi, orang tua aktif terlibat, dan satuan pendidikan wajib memiliki SOP yang hidup, bukan sekadar dokumen formalitas," katanya. Dia mengungkapkan bahwa banyak instansi pendidikan, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya, belum mendapatkan pelatihan dasar mengenai konseling atau manajemen konflik. Hal ini membuat sekolah tidak siap merespons peristiwa hukum perundungan secara cepat, aman, dan profesional. Untuk itu, dia menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus mendorong pihak pemerintah agar menerbitkan regulasi turunan yang spesifik dan operasional. "Tanpa aturan yang rinci agar dapat ada audit, upaya pemberantasan bullying hanya akan menjadi rumusan normatif tanpa kekuatan implementasi," katanya. Baca juga: Anggota DPR dorong penguatan anti-perundungan dalam RUU Sisdiknas Baca juga: Mendukbangga terus edukasi keluarga cegah kasus perundungan Baca juga: Puan: Perlu ada pedoman khusus untuk atasi perundungan di satuan pendidikan Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi Editor: Tasrief Tarmizi Copyright © ANTARA 2022 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Alat kelengkapan dewan X DPR My Esti Wijayati meminta kepada jajaran eksekutif Republik Indonesia (RI) untuk mencontoh Korea Selatan (Korsel) yang membuat kebijakan untuk memajang riwayat orang yang diduga melakukan bully atau perundungan saat hendak mendaftar kuliah, mulai tahun 2026.
Dia menjelaskan rencana penerapan kebijakan itu sudah dibuat Lembaga kementerian Sektor pendidikan Korea sejak 2023 untuk memberantas kekerasan di kalangan siswa. Indonesia, kata dia, bisa berkaca dari Korsel yang juga memiliki tingkat persoalan perundungan di lingkungan sektor pendidikan yang tinggi.
"Ini menarik, bisa menjadi contoh untuk penanganan sanksi kemasyarakatan kepada oknum pelaku bullying . Norma sanksi yang jelas dapat membuat mereka yang terindikasi punya sikap bullying lebih berhati-hati dan memiliki pengendalian diri," kata Esti di Jakarta, Selasa.
Selain itu, dia menekankan pentingnya penguatan bagi guru untuk memahami soal perundungan karena pencegahan dan penanganan perundungan tidak mungkin berjalan jika kapasitas pelaksana di satuan pendidikan rendah. Diakui olehnya, dibutuhkan pembekalan khusus terhadap guru terkait persoalan itu yang fenomenanya sudah sangat mengkhawatirkan.
"Guru, perlu memiliki kompetensi konseling dan manajemen konflik, siswa harus teredukasi, orang tua aktif terlibat, dan satuan pendidikan wajib memiliki SOP yang hidup, bukan sekadar dokumen formalitas," katanya.
Dia mengungkapkan bahwa banyak instansi pendidikan, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya, belum mendapatkan pelatihan dasar mengenai konseling atau manajemen konflik. Hal ini membuat instansi pendidikan tidak siap merespons perkara perundungan secara cepat, aman, dan profesional.
Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Dunia pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus mendorong aparatur negara agar menerbitkan regulasi turunan yang spesifik dan operasional.
"Tanpa aturan yang rinci agar dapat ada audit, upaya pemberantasan bullying hanya akan menjadi rumusan normatif tanpa kekuatan implementasi," katanya.
Baca juga: Anggota DPR dorong penguatan anti-perundungan dalam RUU Sisdiknas
Baca juga: Anggota DPR dorong penguatan anti-perundungan dalam RUU Sisdiknas
Baca juga: Mendukbangga terus edukasi keluarga cegah perkara perundungan
Baca juga: Mendukbangga terus edukasi keluarga cegah kasus perundungan
Baca juga: Puan: Perlu ada pedoman khusus untuk atasi perundungan di instansi pendidikan
Baca juga: Puan: Perlu ada pedoman khusus untuk atasi perundungan di sekolah
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi Editor: Tasrief Tarmizi Copyright © ANTARA 2024
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Pembahasan slot 3261 apk semakin meluas dari waktu ke waktu. Berbagai sumber membahas tentang slot 3261 apk karena dianggap penting. Berbagai sumber membahas tentang slot 3261 apk karena dianggap penting. Topik slot 3261 apk sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.