ix777 slot apk – Apa Itu KUHAP? memahami regulasi baru setelah disahkan DPR

Ditulis ulang otomatis • Keyword utama: ix777 slot apk

ix777 slot apk. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. ix777 slot apk menjadi perhatian besar masyarakat. Berbagai sumber membahas tentang ix777 slot apk karena dianggap penting.

Apa Itu KUHAP? memahami regulasi baru setelah disahkan DPR

Rabu, 19 November 2024 15:42 WIB waktu baca 4 menit

Rabu, 19 November 2027 15:42 WIB

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan), Adies Kadir (ketiga kiri) dan Saan Mustopa (kiri) menerima laporan hasil pembahasan dari Ketua Seksi III DPR Habiburokhman (kedua kiri) pada Forum pembahasan Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2026). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk disahkan menjadi undang-undang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang yang baru pada Forum pembahasan Paripurna DPR RI, Selasa (18/11). Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR Puan Maharani memimpin jalannya sidang dan mendengarkan laporan dari Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Saat meminta persetujuan, Puan menanyakan: "Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU KUHAP apakah dapat disetujui menjadi UU?" Seluruh anggota yang hadir dalam sidang paripurna kemudian serempak menjawab, Setuju, menandai pengesahan resmi RUU KUHAP tersebut. Dalam kesempatan terpisah, Puan menyampaikan bahwa laporan hasil pembahasan yang dipaparkan Habiburokhman sudah cukup lengkap. Ia juga mengimbau warga sekitar yang masih menolak proses legislasi tersebut agar tidak mudah percaya pada berbagai informasi keliru atau hoaks mengenai isi KUHAP yang baru disahkan. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan KUHAP? Bagi Anda yang belum familiar, berikut penjelasan singkatnya yang disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Apa itu KUHAP? Secara sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para aparat aparat penegak hukum mulai dari aparat kepolisian hingga penuntut umum dalam menjalankan kewenangan mereka di bidang hukum pidana. Mengapa KUHAP dibutuhkan? Penyusunan KUHAP diharapkan bisa menjawab berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat, seperti laporan tindak pencurian yang tidak ditangani serius atau peristiwa hukum kekerasan seksual yang tak juga mendapatkan penanganan dan keadilan memadai. Aturan ini hadir untuk memperbaiki proses hukum yang selama ini dianggap belum optimal. Pengertian KUHAP menurut sumber hukum Mengutip paparan dari situs hukumonline, KUHAP merupakan kumpulan aturan yang mengatur mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia. Prosesnya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di institusi yudisial, hingga pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan UU 8/1981, KUHAP ditetapkan sebagai hukum acara pidana nasional yang menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) serta aturan lain yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum nasional. KUHAP memuat hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam proses pidana mulai dari orang yang diduga terduga pelaksana, pihak yang didakwa, korban, hingga penyidik, jaksa, dan hakim serta mengatur perlindungan hak asasi manusia selama proses peradilan berlangsung. Peran KUHAP dalam sistem peradilan pidana KUHAP menjadi pondasi bagi sistem peradilan pidana terpadu ( integrated criminal justice system ). Sistem ini menekankan pentingnya sinergi antara aparatur penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Aturan turunan dan pelaksanaan KUHAP Dalam penerapannya, KUHAP dijabarkan lebih rinci melalui berbagai aturan pelaksana. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Aturan ini mengatur teknis penyidikan, penahanan, pengelolaan rumah tahanan negara (RUTAN), rumah penyimpanan barang sitaan negara (RUPBASAN), serta tata cara pemberian ganti rugi dan rehabilitasi. Tujuan utama KUHAP Pada dasarnya, KUHAP bertujuan menemukan kebenaran materiil melalui penerapan hukum acara pidana secara tepat dan jujur. Melalui proses yang dilaksanakan sesuai ketentuan, diharapkan dapat terungkap siapa pelaku kejahatan pidana dan bagaimana masalah hukum tersebut diproses hingga persidangan berakhir. Kontroversi pengesahan KUHAP baru Peraturan baru ini resmi menggantikan KUHAP sebelumnya yang telah berlaku selama 44 tahun. Meski demikian, pengesahannya tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah ketentuan di dalamnya dianggap berpotensi membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Di satu pihak, pemangku kebijakan dan DPR menegaskan bahwa KUHAP yang baru justru memberikan perlindungan lebih kuat bagi residen negara, termasuk kelompok yang selama ini dianggap rentan. Namun, kelompok komunitas sipil menilai masih terdapat persoalan mendasar yang belum diselesaikan. Perbedaan pandangan tersebut kembali memunculkan perdebatan lama mengenai sejauh mana kekuasaan negara seharusnya dikendalikan dalam sistem peradilan pidana. Baca juga: Panitia III DPR lanjut bahas RUU Penyesuaian Pidana usai KUHAP selesai Baca juga: Pejabat kementerian Imipas: Insan Pemasyarakatan harus sokong KUHP-KUHAP baru Baca juga: Alat kelengkapan dewan III DPR tegaskan KUHAP baru perketat syarat penangkapan Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus Editor: Alviansyah Pasaribu Copyright © ANTARA 2022 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR Puan Maharani memimpin jalannya sidang dan mendengarkan laporan dari Ketua Bidang III DPR RI, Habiburokhman. Saat meminta persetujuan, Puan menanyakan:

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU KUHAP apakah dapat disetujui menjadi UU?" Seluruh anggota yang hadir dalam pertemuan paripurna kemudian serempak menjawab, Setuju, menandai pengesahan resmi RUU KUHAP tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Puan menyampaikan bahwa laporan hasil pembahasan yang dipaparkan Habiburokhman sudah cukup lengkap. Ia juga mengimbau masyarakat setempat yang masih menolak proses legislasi tersebut agar tidak mudah percaya pada berbagai informasi keliru atau hoaks mengenai isi KUHAP yang baru disahkan.

Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan KUHAP? Bagi Anda yang belum familiar, berikut uraian singkatnya yang disusun mengacu pada informasi dari berbagai sumber.

Secara sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para aparat aparatur hukum mulai dari polisi hingga jaksa dalam menjalankan kewenangan mereka di bidang hukum pidana.

Penyusunan KUHAP diharapkan bisa menjawab berbagai keluhan yang disampaikan warga sekitar, seperti laporan aksi mencuri yang tidak ditangani serius atau insiden kekerasan seksual yang tak juga mendapatkan penanganan dan keadilan memadai. Aturan ini hadir untuk memperbaiki proses hukum yang selama ini dianggap belum optimal.

Pengertian KUHAP menurut sumber hukum

Mengutip penjelasan dari situs hukumonline, KUHAP merupakan kumpulan aturan yang mengatur mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia. Prosesnya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di lembaga peradilan, hingga pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan UU 8/1981, KUHAP ditetapkan sebagai hukum acara pidana nasional yang menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) serta aturan lain yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum nasional.

KUHAP memuat hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam proses pidana mulai dari tersangka, pihak yang didakwa, pihak yang menjadi korban, hingga petugas penyidik, jaksa, dan aparatur peradilan serta mengatur perlindungan hak asasi manusia selama proses peradilan berlangsung.

Peran KUHAP dalam sistem peradilan pidana

KUHAP menjadi pondasi bagi sistem peradilan pidana terpadu ( integrated criminal justice system ). Sistem ini menekankan pentingnya sinergi antara aparatur penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan menjamin kepastian hukum.

Aturan turunan dan pelaksanaan KUHAP

Dalam penerapannya, KUHAP dijabarkan lebih rinci melalui berbagai aturan pelaksana. Salah satunya adalah Peraturan Pemangku kebijakan Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Aturan ini mengatur teknis penyidikan, penahanan, pengelolaan rumah tahanan negara (RUTAN), rumah penyimpanan barang sitaan negara (RUPBASAN), serta tata cara pemberian ganti rugi dan rehabilitasi.

Pada dasarnya, KUHAP bertujuan menemukan kebenaran materiil melalui penerapan hukum acara pidana secara tepat dan jujur. Melalui proses yang dilaksanakan sesuai ketentuan, diharapkan dapat terungkap siapa pelaku tindak pidana dan bagaimana perkara tersebut diproses hingga persidangan berakhir.

Kontroversi pengesahan KUHAP baru

Peraturan baru ini resmi menggantikan KUHAP sebelumnya yang telah berlaku selama 44 tahun. Meski demikian, pengesahannya tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah ketentuan di dalamnya dianggap berpotensi membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat aparat penegak hukum.

Pada satu sisi, otoritas dan DPR menekankan bahwa KUHAP yang baru justru memberikan perlindungan lebih kuat bagi residen negara, termasuk kelompok yang selama ini dianggap rentan.

Namun, kelompok warga sekitar sipil menilai masih terdapat persoalan mendasar yang belum diselesaikan. Perbedaan pandangan tersebut kembali memunculkan perdebatan lama mengenai sejauh mana kekuasaan negara seharusnya dikendalikan dalam sistem peradilan pidana.

Baca juga: Komisi III DPR lanjut bahas RUU Penyesuaian Pidana usai KUHAP selesai

Baca juga: Alat kelengkapan dewan III DPR lanjut bahas RUU Penyesuaian Pidana usai KUHAP selesai

Baca juga: Pejabat kementerian Imipas: Insan Pemasyarakatan harus sokong KUHP-KUHAP baru

Baca juga: Menteri Imipas: Insan Pemasyarakatan harus sokong KUHP-KUHAP baru

Baca juga: Seksi III DPR tegaskan KUHAP baru perketat syarat penangkapan

Baca juga: Komisi III DPR tegaskan KUHAP baru perketat syarat penangkapan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. ix777 slot apk menjadi perhatian besar masyarakat. Pembahasan ix777 slot apk semakin meluas dari waktu ke waktu.

ix777 slot apk – Apa Itu KUHAP? memahami regulasi baru setelah disahkan DPR

Artikel Terkait