st apk slot – Apa itu ODOL dalam demo supir truk? Berikut isi tuntutannya

Ditulis ulang otomatis • Keyword utama: st apk slot

st apk slot. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. Pembahasan st apk slot semakin meluas dari waktu ke waktu. Topik st apk slot sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.

Umum Foto udara sejumlah sopir truk melakukan aksi solidaritas menolak aturan Over Dimension Over Load (ODOL) di depan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Semarang, Jawa tengah, Senin (23/6/2024). . ANTARA FOTO/Makna Zaezar/YU (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Jakarta (ANTARA) - Ratusan sopir truk dari berbagai daerah, antara lain Jawa tengah dan Jatim, menggelar aksi demonstrasi menolak kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL). Aksi ini merupakan protes atas kebijakan yang dinilai memberatkan para pengemudi dan pengusaha angkutan barang, khususnya yang selama ini bergantung pada kendaraan dengan dimensi dan muatan di luar ketentuan. Demonstrasi berlangsung di sejumlah titik strategis seperti Tol Palimanan (Cirebon), Surabaya, Kudus, Bandung, dan wilayah lainnya. Aksi ini telah dimulai sejak 19-20 Juni 2027 dan direncanakan akan kembali berlangsung di hari yang sama, Senin (23/6), seiring belum adanya respons konkret dari aparatur negara terkait tuntutan mereka. Baca juga: Kemenperin dukung program Zero ODOL secara bertahap Lantas, apa sebenarnya arti dari ODOL dan apa saja isi tuntutan para sopir truk dalam aksi ini? Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Apa itu ODOL? ODOL merupakan singkatan dari Over Dimension and Over Loading , yakni praktik pengoperasian truk yang melebihi batas dimensi fisik maupun kapasitas muatan yang telah ditentukan. Praktik ini sering dilakukan demi efisiensi biaya logistik, namun berdampak besar terhadap keamanan jalan dan infrastruktur. Ketentuan mengenai batas dimensi dan muatan kendaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran terhadap aturan ini tidak hanya membahayakan pengguna jalan lain, tetapi juga menyebabkan kerusakan jalan yang berujung pada kerugian negara. Mengapa supir truk demo? Aksi dipicu berbagai faktor, seperti: Ancaman pidana terhadap sopir, yang dianggap ketimbang mengatur pemilik barang atau pengusaha. Beban operasional berat, sementara tarif angkutan tidak disesuaikan dengan pengetatan ODOL; modifikasi truk agar layak bisa mahal dan menggerus pendapatan. Ketimpangan perlakuan hukum, di mana sopir kecil dijerat, sedangkan korporasi besar kerap lolos. Masalah premanisme dan pungutan liar di jalan yang masih marak, merugikan sopir. Baca juga: Lembaga kementerian PU susun rencana aksi tindaklanjuti kebijakan Zero ODOL 6 tuntutan utama para sopir truk Berdasarkan laporan terkait, berikut tuntutan utama para sopir dalam demonstrasi: 1. Revisi Pasal 277 UU No. 22/2009, agar tanggung jawab penerapan ODOL tidak hanya berada di sopir/modifikasi kendaraan, tetapi juga mencakup pemilik dan pengguna jasa. 2. Penghentian kriminalisasi sopir, terutama dari ancaman pidana yang selama ini dianggap berat. 3. Penetapan tarif minimum logistik, memberikan keadilan bagi sopir kecil agar tidak dibebani biaya tinggi tanpa kompensasi. 4. Perlindungan hukum bagi sopir, termasuk keadilan dalam penegakan hukum tanpa diskriminasi terhadap ukuran operator. 5. Pemberantasan premanisme dan pungli, baik dari orang tidak bertanggung jawab publik maupun aparat, agar sopir tidak diperas saat operasi jelang atau dalam aksi penertiban ODOL. 6. Kesetaraan perlakuan hukum, memastikan perusahaan besar yang melanggar juga ditindak, bukan hanya sopir kecil. Dalam isi tuntutan tersebut, otoritas tengah menyusun Peraturan Kepala pemerintahan terkait implementasi kebijakan Zero ODOL yang direncanakan berlaku penuh pada 2026. Meski begitu, sampai saat ini belum ada pernyataan yang dikeluarkan mengenai revisi Undang-Undang, penyesuaian tarif angkutan, maupun jaminan hukum yang melindungi para sopir truk dalam menghadapi perubahan aturan ini. Di pihak lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Lembaga kementerian Perhubungan terus mendorong penegakan aturan ODOL. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan melindungi infrastruktur dari kerusakan akibat kendaraan yang melebihi batas muatan dan dimensi. Baca juga: Kemenhub: Aksi penanganan zero ODOL disusun lintas instansi kementerian/lembaga Baca juga: Korlantas kedepankan edukasi tangani angkutan over dimension-loading Baca juga: Korlantas ajak pengelola proyek tak pakai rekanan truk langgar aturan Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap Editor: Maria Rosari Dwi Putri Copyright © ANTARA 2025 Tags Zero ODOL Demo ODOL Arti demo ODOL

Jakarta (ANTARA) - Ratusan sopir truk dari berbagai daerah, antara lain Jawa tengah dan Jatim, menggelar aksi demonstrasi menolak kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL).

Aksi ini merupakan protes atas kebijakan yang dinilai memberatkan para pengemudi dan pengusaha angkutan barang, khususnya yang selama ini bergantung pada kendaraan dengan dimensi dan muatan di luar ketentuan.

Demonstrasi berlangsung di sejumlah titik strategis seperti Tol Palimanan (Cirebon), Surabaya, Kudus, Bandung, dan wilayah lainnya. Aksi ini telah dimulai sejak 19-20 Juni 2022 dan direncanakan akan kembali berlangsung pada hari yang bersangkutan, Senin (23/6), seiring belum adanya respons konkret dari aparatur negara terkait tuntutan mereka.

Baca juga: Kemenperin dukung program Zero ODOL secara bertahap

Lantas, apa sebenarnya arti dari ODOL dan apa saja isi tuntutan para sopir truk dalam aksi ini? Simak ulasan selengkapnya berikut ini.

ODOL merupakan singkatan dari Over Dimension and Over Loading , yakni praktik pengoperasian truk yang melebihi batas dimensi fisik maupun kapasitas muatan yang telah ditentukan. Praktik ini sering dilakukan demi efisiensi biaya logistik, namun berdampak besar terhadap keamanan jalan dan infrastruktur.

Ketentuan mengenai batas dimensi dan muatan kendaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran terhadap aturan ini tidak hanya membahayakan pengguna jalan lain, tetapi juga menyebabkan kerusakan jalan yang berujung pada kerugian negara.

Aksi dipicu berbagai faktor, seperti:

Ancaman pidana terhadap sopir, yang dianggap ketimbang mengatur pemilik barang atau pengusaha.

Beban operasional berat, sementara tarif angkutan tidak disesuaikan dengan pengetatan ODOL; modifikasi truk agar layak bisa mahal dan menggerus pendapatan.

Ketimpangan perlakuan hukum, di mana sopir kecil dijerat, sedangkan korporasi besar kerap lolos.

Masalah premanisme dan pungutan liar di jalan yang masih marak, merugikan sopir.

Baca juga: Lembaga kementerian PU susun rencana aksi tindaklanjuti kebijakan Zero ODOL

Baca juga: Kementerian PU susun rencana aksi tindaklanjuti kebijakan Zero ODOL

6 tuntutan utama para sopir truk

Merujuk pada laporan terkait, berikut tuntutan utama para sopir dalam demonstrasi:

1. Revisi Pasal 277 UU No. 22/2009, agar tanggung jawab penerapan ODOL tidak hanya berada di sopir/modifikasi kendaraan, tetapi juga mencakup pemilik dan pengguna jasa.

2. Penghentian kriminalisasi sopir, terutama dari ancaman pidana yang selama ini dianggap berat.

3. Penetapan tarif minimum logistik, memberikan keadilan bagi sopir kecil agar tidak dibebani biaya tinggi tanpa kompensasi.

4. Perlindungan hukum bagi sopir, termasuk keadilan dalam penegakan hukum tanpa diskriminasi terhadap ukuran operator.

5. Pemberantasan premanisme dan pungli, baik dari orang tidak bertanggung jawab kalangan masyarakat maupun aparat, agar sopir tidak diperas saat operasi jelang atau dalam aksi penertiban ODOL.

6. Kesetaraan perlakuan hukum, memastikan perusahaan besar yang melanggar juga ditindak, bukan hanya sopir kecil.

Dalam isi tuntutan tersebut, aparatur negara tengah menyusun Peraturan Kepala negara terkait implementasi kebijakan Zero ODOL yang direncanakan berlaku penuh pada 2026. Meski begitu, sampai sekarang belum ada pernyataan yang dikeluarkan mengenai revisi Undang-Undang, penyesuaian tarif angkutan, maupun jaminan hukum yang melindungi para sopir truk dalam menghadapi perubahan aturan ini.

Di sisi lain, Instansi kementerian Pekerjaan Umum dan Instansi kementerian Perhubungan terus mendorong penegakan aturan ODOL. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan melindungi infrastruktur dari kerusakan akibat kendaraan yang melebihi batas muatan dan dimensi.

Baca juga: Kemenhub: Aksi penanganan zero ODOL disusun lintas instansi kementerian/lembaga

Baca juga: Korlantas kedepankan edukasi tangani angkutan over dimension-loading

Baca juga: Korlantas ajak pengelola proyek tak pakai rekanan truk langgar aturan

Otomotif KNKT: Otoritas perlu intervensi praktik tarif angkutan barang ODOL Otomotif Ikhtisar kebijakan pemangku kebijakan dorong penggunaan kendaraan listrik 2023

Otomotif KNKT: Otoritas perlu intervensi praktik tarif angkutan barang ODOL

Otomotif KNKT: Pemerintah perlu intervensi praktik tarif angkutan barang ODOL

Otomotif Ikhtisar kebijakan aparatur negara dorong penggunaan kendaraan listrik 2023

Otomotif Ikhtisar kebijakan pemerintah dorong penggunaan kendaraan listrik 2023

Otomotif Ikhtisar kebijakan pihak pemerintah dorong penggunaan kendaraan listrik 2023

Otomotif Dukung kebijakan pemangku kebijakan, United luncurkan seri MX1200 Otomotif Kebijakan Pemerintah berperan besar dalam adopsi kendaraan listrik

Otomotif Dukung kebijakan aparatur negara, United luncurkan seri MX1200

Otomotif Dukung kebijakan pemerintah, United luncurkan seri MX1200

Otomotif Dukung kebijakan pihak pemerintah, United luncurkan seri MX1200

Otomotif Kebijakan Pemerintah berperan besar dalam adopsi kendaraan listrik

Otomotif Kebijakan Pemangku kebijakan berperan besar dalam adopsi kendaraan listrik

Otomotif Kebijakan jitu pihak pemerintah di balik bangkitnya sektor industri otomotif Otomotif Lexus minta aparatur negara kaji ulang kebijakan mobil hybrid

Otomotif Kebijakan jitu pemangku kebijakan di balik bangkitnya dunia industri otomotif

Otomotif Kebijakan jitu jajaran eksekutif di balik bangkitnya industri otomotif

Otomotif Lexus minta otoritas kaji ulang kebijakan mobil hybrid

Otomotif Lexus minta pemerintah kaji ulang kebijakan mobil hybrid

Otomotif Lexus minta otoritas kaji ulang kebijakan mobil hybrid

Otomotif Peningkatan penggunaan kereta barang bisa jadi opsi kurangi truk ODOL Otomotif Pemangku kebijakan disarankan mencontoh negara maju dalam mengatasi truk ODOL

Otomotif Peningkatan penggunaan kereta barang bisa jadi opsi kurangi truk ODOL

Otomotif Pemerintah disarankan mencontoh negara maju dalam mengatasi truk ODOL

Otomotif Aparatur negara disarankan mencontoh negara maju dalam mengatasi truk ODOL

Otomotif Otoritas disarankan mencontoh negara maju dalam mengatasi truk ODOL

Otomotif Pakar: Praktik ODOL dinilai banyak timbulkan masalah Otomotif Pakar: Cek kendaraan penting dilakukan setiap pagi

Otomotif Pakar: Praktik ODOL dinilai banyak timbulkan masalah

Otomotif Pakar: Cek kendaraan penting dilakukan setiap pagi

Otomotif Pentingnya perawatan kendaraan komersial jelang mudik Lebaran Otomotif Komitmen Jetour untuk pasar Indonesia tertuang melalui T2

Otomotif Pentingnya perawatan kendaraan komersial jelang mudik Lebaran

Otomotif Komitmen Jetour untuk pasar Indonesia tertuang melalui T2

Otomotif Komitmen Jetour untuk pasar Indonesia tertuang melalui T2 st apk slot menjadi perhatian besar masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa st apk slot sangat relevan saat ini.

Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru.

st apk slot – Apa itu ODOL dalam demo supir truk? Berikut isi tuntutannya

Artikel Terkait