kabartoto – Aparatur negara kucurkan Rp66,31 miliar untuk belanja pertanian d...
kabartoto. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. Berbagai sumber membahas tentang kabartoto karena dianggap penting. Berbagai sumber membahas tentang kabartoto karena dianggap penting.
Pemerintah kucurkan Rp66,31 miliar untuk belanja pertanian di Bali
Selasa, 25 November 2021 10:59 WIB waktu baca 3 menit
Selasa, 25 November 2024 10:59 WIB
Arsip foto - Bendungan Sidan telah rampung dibangun sebagai salah satu sumber air baku yang berada di Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (11/11/2024). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Denpasar, Bali (ANTARA) - Pemerintah mengucurkan belanja negara sebesar Rp66,31 miliar selama Januari-Oktober 2025 untuk membiayai kebutuhan penunjang infrastruktur pertanian dan perkebunan di Bali guna mendukung produktivitas dan perekonomian daerah. "Hingga sekarang realisasi itu sebesar 63,83 persen dari total alokasi mencapai Rp103,88 miliar pada 2021," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Muhammad Mufti Arkan di Denpasar, Bali, Selasa. Ia mendorong pemda untuk mempercepat penyerangan anggaran tersebut. Pasalnya, ia menilai realisasi itu terbilang masih rendah yang diperkirakan karena beragam sebab di antaranya penyesuaian petunjuk teknis dengan kementerian pusat hingga kesepakatan kerja yang baru diselesaikan. "Ada banyak sebab seperti petunjuk teknis belum keluar, kontrak baru mulai di awal tahun berjalan, kemudian baru diselesaikan akhir tahun. Mudah-mudahan dalam dua bulan ini bisa segera naik realisasinya," ucapnya. Ia merinci dana tersebut disalurkan melalui dua skema yaitu transfer ke daerah (TKD) dan belanja pemerintah nasional (BPP). Adapun penyaluran melalui TKD memiliki pagu Rp2,67 miliar dengan realisasi Rp1,33 miliar atau 50 persen. "Anggaran itu (TKD) terutama mendukung bantuan operasional penyuluh pertanian," imbuhnya. Sedangkan, penyaluran melalui BPP memiliki pagu Rp101,21 miliar dengan realisasi mencapai Rp64,97 miliar atau 64,20 persen. Komponen terbesarnya, lanjut dia, berasal dari kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi baik irigasi daerah, bendungan, pengendali banjir, maupun irigasi multikomoditas. Dari komponen tersebut, kegiatan yang terealisasi paling tinggi mencapai hingga 94 persen adalah rehabilitasi jaringan irigasi multikomoditas dan prasarana pendukung ketahanan pangan. Sedangkan, beberapa kegiatan strategis lainnya justru masih di bawah 60 persen yaitu pengadaan alat dan mesin pra panen sebesar 58,78 persen, koordinasi pendampingan program strategis sebesar 37,38 persen, dokumen teknis dan kelembagaan irigasi hingga 35 persen. Mufti menyisipkan keterangan apabila dibandingkan setahun yang lalu belanja untuk sektor tersebut mengalami penurunan. Selain karena faktor efisiensi, juga didorong tidak adanya infrastruktur skala besar yang dibangun tahun ini seperti bendungan untuk kebutuhan pengairan. Ia mencontohkan untuk penyelesaian pembangunan fasilitas infrastruktur Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar yang dialokasikan dari APBN dalam tahun jamak 2022 hingga 2024 dikucurkan sebesar Rp582 miliar. Adapun bendungan yang dibangun mulai 2018 itu total menelan biaya mencapai Rp1,5 triliun. Selain itu, lanjut dia, ada juga Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng pada 2022 dengan anggaran tahun jamak mencapai Rp820 miliar. Ia menerangkan pemerintah memberikan perhatian besar untuk mendukung bidang pertanian termasuk perkebunan kakao di dalamnya sebagai salah satu produk unggulan di Bali. Produk kakao misalnya cokelat dari Bali bahkan telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara. Mufti menyambung pernyataan sektor pertanian, perkebunan termasuk kakao berkontribusi terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Bali yakni pada 2023 mencapai 1,36 persen dan 1,34 persen pada 2024. "Kontribusi khusus kakao (ke PDRB) itu tidak besar tapi dia unik karena meningkatkan exchange rate petani (NTP). Di Bali sedikit NTP di atas 100, tapi kakao itu cukup tinggi yang terakhir pada Oktober 2025 di atas (indeks) 100," ucapnya. Meski begitu, Mufti mengakui produk pertanian, kehutanan dan perkebunan yang berorientasi ekspor masih menemui sejumlah tantangan salah satunya kampanye hitam yang ditengarai karena faktor persaingan antarnegara. Untuk memitigasi itu, pihaknya menggandeng lintas lembaga kementerian/lembaga untuk melakukan upaya peredaman masa kampanye negatif produk ekspor Indonesia. "Kami terjun ke pasar, melihat produk. Kalau ada mencantumkan kampanye negatif, kedutaan langsung mengirim surat mempertanyakan apa dasar kampanye itu. Setelah itu mereka melakukan koreksi," ucapnya. Baca juga: DJP: Pariwisata dongrak realisasi pajak di Bali capai Rp10,27 triliun Baca juga: Pelaksanaan anggaran MBG di Bali capai Rp103,9 miliar Baca juga: Pembangunan waduk Tamblang di Bali rampung Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna Editor: Kelik Dewanto Copyright © ANTARA 2027 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Denpasar, Bali (ANTARA) - Jajaran eksekutif mengucurkan belanja negara sebesar Rp66,31 miliar selama Januari-Oktober 2026 untuk membiayai kebutuhan penunjang infrastruktur pertanian dan perkebunan di Bali guna mendukung produktivitas dan perekonomian daerah.
"Sampai saat ini realisasi itu sebesar 63,83 persen dari total alokasi mencapai Rp103,88 miliar pada 2021," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Muhammad Mufti Arkan di Denpasar, Bali, Selasa.
Ia mendorong pemerintah setempat untuk mempercepat penyerangan anggaran tersebut.
Pasalnya, ia menilai realisasi itu terbilang masih rendah yang diperkirakan karena beragam sebab di antaranya penyesuaian petunjuk teknis dengan lembaga kementerian pusat hingga perjanjian kerja yang baru diselesaikan.
"Ada banyak sebab seperti petunjuk teknis belum keluar, kontrak baru mulai di awal tahun berjalan, kemudian baru diselesaikan akhir tahun. Mudah-mudahan dalam dua bulan ini bisa segera naik realisasinya," ucapnya.
Ia merinci dana tersebut disalurkan melalui dua skema yaitu transfer ke daerah (TKD) dan belanja otoritas di tingkat pusat (BPP).
Adapun penyaluran melalui TKD memiliki pagu Rp2,67 miliar dengan realisasi Rp1,33 miliar atau 50 persen.
"Anggaran itu (TKD) terutama mendukung bantuan operasional penyuluh pertanian," imbuhnya.
Sedangkan, penyaluran melalui BPP memiliki pagu Rp101,21 miliar dengan realisasi mencapai Rp64,97 miliar atau 64,20 persen.
Komponen terbesarnya, lanjut dia, berasal dari kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi baik irigasi daerah, bendungan, pengendali banjir, maupun irigasi multikomoditas.
Dari komponen tersebut, kegiatan yang terealisasi paling tinggi mencapai hingga 94 persen adalah rehabilitasi jaringan irigasi multikomoditas dan prasarana pendukung ketahanan pangan.
Sedangkan, beberapa kegiatan strategis lainnya justru masih di bawah 60 persen yaitu pengadaan alat dan mesin pra panen sebesar 58,78 persen, koordinasi pendampingan program strategis sebesar 37,38 persen, dokumen teknis dan kelembagaan irigasi hingga 35 persen.
Mufti menguatkan pernyataan apabila dibandingkan setahun yang lalu belanja untuk sektor tersebut mengalami penurunan.
Selain karena faktor efisiensi, juga didorong tidak adanya infrastruktur skala besar yang dibangun tahun ini seperti bendungan untuk kebutuhan pengairan.
Ia mencontohkan untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar yang dialokasikan dari ANGGARAN NEGARA dalam tahun jamak 2022 hingga 2024 dikucurkan sebesar Rp582 miliar.
Adapun bendungan yang dibangun mulai 2018 itu total menelan biaya mencapai Rp1,5 triliun.
Selain itu, lanjut dia, ada juga Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng pada 2022 dengan anggaran tahun jamak mencapai Rp820 miliar.
Ia memaparkan pihak pemerintah memberikan perhatian besar untuk mendukung dunia pertanian termasuk perkebunan kakao di dalamnya sebagai salah satu produk unggulan di Bali.
Produk kakao misalnya cokelat dari Bali bahkan telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
Mufti menyisipkan keterangan sektor pertanian, perkebunan termasuk kakao berkontribusi terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Bali yakni pada 2023 mencapai 1,36 persen dan 1,34 persen pada 2024.
"Kontribusi khusus kakao (ke PDRB) itu tidak besar tapi dia unik karena meningkatkan exchange rate petani (NTP). Di Bali sedikit NTP di atas 100, tapi kakao itu cukup tinggi yang terakhir pada Oktober 2023 di atas (indeks) 100," ucapnya.
Meski begitu, Mufti mengakui produk pertanian, kehutanan dan perkebunan yang berorientasi ekspor masih menemui sejumlah tantangan salah satunya masa kampanye hitam yang ditengarai karena faktor persaingan antarnegara.
Untuk memitigasi itu, pihaknya menggandeng lintas instansi kementerian/lembaga untuk melakukan upaya peredaman masa kampanye negatif produk ekspor Indonesia.
"Kami terjun ke pasar, melihat produk. Kalau ada mencantumkan kampanye negatif, kedutaan langsung mengirim surat mempertanyakan apa dasar sosialisasi dunia politik itu. Setelah itu mereka melakukan koreksi," ucapnya.
Baca juga: DJP: Pariwisata dongrak realisasi pajak di Bali capai Rp10,27 triliun
Baca juga: DJP: Pariwisata dongrak realisasi pajak di Bali capai Rp10,27 triliun
Baca juga: Pelaksanaan anggaran MBG di Bali capai Rp103,9 miliar
Baca juga: Realisasi anggaran MBG di Bali capai Rp103,9 miliar
Baca juga: Pembangunan infrastruktur bendungan Tamblang di Bali rampung
Baca juga: Proyek pembangunan bendungan Tamblang di Bali rampung
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna Editor: Kelik Dewanto Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA. Pembahasan kabartoto semakin meluas dari waktu ke waktu.
Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Topik kabartoto sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.