siv9 apk slot – Presiden Prabowo terbitkan hak rehabilitasi dalam kasus ASDP
siv9 apk slot. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. Pembahasan siv9 apk slot semakin meluas dari waktu ke waktu. Topik siv9 apk slot sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.
Kepala pemerintahan Prabowo terbitkan hak rehabilitasi dalam perkara ASDP
Selasa, 25 November 2022 18:42 WIB waktu baca 2 menit
Selasa, 25 November 2027 18:42 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memperlihatkan dokumen hak rehabilitasi dalam perkara ASDP yang ditandatangani Kepala negara RI Prabowo Subianto di Kantor Kepala pemerintahan, Jakarta, Selasa (25/11/2021). Dokumen itu diperlihatkan saat menyampaikan keterangan pers bersama Pimpinan kementerian Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Susunan pemerintahan Teddy Indra Wijaya terkait perkara ASDP. ANTARA/Andi Firdaus/aa.
Dari hasil komunikasi dengan pihak otoritas, alhamdulillah ada hari ini, Kepala pemerintahan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi bagi tiga pihak yang tersangkut dalam masalah hukum hukum PT ASDP Indonesia Ferry. Keputusan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan persnya bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Jajaran menteri Teddy Indra Wijaya di Kantor Kepala pemerintahan, Jakarta, Selasa. "Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah ada di hari yang sama, Kepala negara Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," katanya. Ia menyampaikan, Orang nomor satu di pemerintahan telah mengamati rangkaian komunikasi antara DPR dan aparatur negara terkait dinamika kasus yang mencuat sejak Juli 2024 itu. Dasco menguraikan, sejak peristiwa hukum ASDP bergulir, DPR menerima berbagai pengaduan dan aspirasi dari masyarakat maupun kelompok masyarakat. Menindaklanjuti hal itu, pimpinan DPR meminta Bidang III sebagai mitra sektor hukum untuk melakukan kajian mendalam terhadap perkembangan penyelidikan perkara tersebut. Kajian itu kemudian disampaikan kepada aparatur negara sebagai bahan pertimbangan atas proses hukum yang berjalan. Perkara yang dimaksud adalah masalah hukum nomor 68/PISUS/DPK/2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tiga nama pihak terkait, masing-masing Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Tjaksono. Perkara ini bermula dari keputusan bisnis yang diambil oleh direksi PT ASDP pada tahun 2019-2022, yaitu proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN). Ira Puspadewi, selaku Direktur Utama saat itu, bersama jajaran direksi lainnya, menyetujui dan menjalankan proses tersebut. Belakangan, Alat kelengkapan dewan Upaya memberantas korupsi (KPK) menemukan adanya kejanggalan dalam proses akuisisi yang dinilai melawan hukum dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang seharusnya ada dalam keputusan korporasi BUMN. KPK menduga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp1,25 triliun, karena dinilai memperkaya pihak lain (pemilik JN). Meskipun dalam persidangan terungkap bahwa Ira Puspadewi secara pribadi tidak menerima keuntungan finansial, hakim tetap memvonisnya bersalah karena kelalaian berat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Baca juga: KPK imbau BUMN tetap melakukan aksi korporasi meski ada peristiwa hukum ASDP Baca juga: Majelis penegak hukum di pengadilan tetapkan kasus akuisisi PT JN rugikan negara Rp1,25 T Pewarta: Andi Firdaus Editor: Budi Suyanto Copyright © ANTARA 2025 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi bagi tiga pihak yang tersangkut dalam peristiwa hukum hukum PT ASDP Indonesia Ferry.
Keputusan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan persnya bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Susunan pemerintahan Teddy Indra Wijaya di Kantor Kepala negara, Jakarta, Selasa.
"Dari hasil komunikasi dengan pihak otoritas, alhamdulillah ada di hari yang sama, Kepala pemerintahan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," katanya.
Ia menjelaskan, Presiden telah mengamati rangkaian komunikasi antara DPR dan aparatur negara terkait dinamika insiden yang mencuat sejak Juli 2024 itu.
Dasco mengklarifikasi, sejak insiden ASDP bergulir, DPR menerima berbagai pengaduan dan aspirasi dari penduduk setempat maupun kelompok warga setempat.
Menindaklanjuti hal itu, pimpinan DPR meminta Panitia III sebagai mitra sektor hukum untuk melakukan kajian mendalam terhadap perkembangan penyelidikan masalah hukum tersebut.
Kajian itu kemudian disampaikan kepada pihak pemerintah sebagai bahan pertimbangan atas proses hukum yang berjalan.
Perkara yang dimaksud adalah insiden nomor 68/PISUS/DPK/2023 di Lembaga peradilan Negeri Jakarta Pusat dengan tiga nama pihak terkait, masing-masing Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Tjaksono.
Perkara ini bermula dari keputusan bisnis yang diambil oleh direksi PT ASDP pada tahun 2019-2022, yaitu proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN).
Ira Puspadewi, selaku Direktur Utama saat itu, bersama jajaran direksi lainnya, menyetujui dan menjalankan proses tersebut.
Belakangan, Komisi Langkah antikorupsi (KPK) menemukan adanya kejanggalan dalam proses akuisisi yang dinilai melawan hukum dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang seharusnya ada dalam keputusan korporasi BUMN.
KPK menduga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp1,25 triliun, karena dinilai memperkaya pihak lain (pemilik JN).
Meskipun dalam persidangan terungkap bahwa Ira Puspadewi secara pribadi tidak menerima keuntungan finansial, hakim tetap memvonisnya bersalah karena kelalaian berat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Baca juga: KPK imbau BUMN tetap melakukan aksi korporasi meski ada kasus ASDP
Baca juga: KPK imbau BUMN tetap melakukan aksi korporasi meski ada kasus ASDP
Baca juga: Susunan penegak hukum di pengadilan tetapkan perkara akuisisi PT JN rugikan negara Rp1,25 T
Baca juga: Susunan aparatur peradilan tetapkan peristiwa hukum akuisisi PT JN rugikan negara Rp1,25 T
Pewarta: Andi Firdaus Editor: Budi Suyanto Copyright © ANTARA 2024
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Topik siv9 apk slot sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi. Pembahasan siv9 apk slot semakin meluas dari waktu ke waktu.