id678 apk slot – Bidang II minta otoritas tegaskan jumlah ASN kerja di IKN pa...
id678 apk slot. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya.
Bidang II minta jajaran eksekutif tegaskan jumlah ASN kerja di IKN pada 2028
Selasa, 25 November 2022 16:32 WIB waktu baca 2 menit
Selasa, 25 November 2025 16:32 WIB
Ketua Bidang II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin sidang di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (25/12/2025). ANTARA/HO-DPR.
Kalau IKN itu akan dijadikan ibu kota dunia politik tahun 2028, maka pertanyaan sederhananya, dari 1,3 juta ASN Pusat itu, berapa ASN yang akan beraktivitas dan berkantor di IKN? Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah, baik Otorita IKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Perubahan birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Instansi kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menggarisbawahi jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang akan bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 2028. Ketua Seksi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menuturkan pada tahun 2028, IKN direncanakan bakal menjadi ibu kota politik. Menurut dia, kejelasan jumlah ASN itu merupakan penting bagi Otorita IKN untuk mempersiapkan pemindahan. "Kalau IKN itu akan dijadikan ibu kota politik tahun 2028, maka pertanyaan sederhananya, dari 1,3 juta ASN Pusat itu, berapa ASN yang akan beraktivitas dan berkantor di IKN?" kata Rifqinizamy saat sidang di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa. Dia menyampaikan kejelasan jumlah itu juga bisa membantu jika ada skenario penempatan rumah susun (rusun) bagi ASN. Jika nantinya yang menempati rusun itu hanya aparatur struktural, maka pegawai yang berstatus fungsional juga harus dijamin tempat tinggalnya. "Negara kan juga harus memberikan kepastian. Termasuk nanti bagaimana rumahnya, bagaimana intervensi sektor perbankan ada di dalamnya, dan seterusnya," kata dia. Ujar dia, jajaran Panitia II DPR RI sudah berkunjung ke IKN pada beberapa waktu. Dia menilai bahwa infrastruktur-infrastruktur yang telah terbangun akan mubazir bila tidak difungsionalisasikan. Baca juga: Otorita lelang dua proyek hunian ASN IKN dengan skema KPBU "Karena itu, berbagai kerangka regulatif yang dibutuhkan untuk memastikan mutasi ASN ke IKN itu harus segera kita lakukan, dan kalau memang membutuhkan peran kami, kami siap melakukan," kata dia. Di sisi lain, dia pun meminta kepada pemangku kebijakan untuk memperjelas administrasi wilayah-wilayah yang kini sudah masuk ke IKN. Hal itu, kata dia, diperlukan agar tidak terjadi konflik administratif di kemudian hari. "Agar tidak terjadi nanti semacam perebutan, berebut-berebut, antara Kaltim sama IKN, antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan IKN, antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan IKN," katanya. Baca juga: Komisi II DPR: Kepala negara perlu terbitkan Perpu IKN sikapi putusan MK Baca juga: Airlangga pastikan IKN tetap sesuai rencana usai HGU dibatalkan MK Baca juga: Pekerjaan fisik-manajemen konstruksi perkuat bangun IKN tahap II Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi Editor: Tasrief Tarmizi Copyright © ANTARA 2025 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah, baik Otorita IKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Lembaga kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menegaskan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang akan bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 2028.
Ketua Alat kelengkapan dewan II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan pada tahun 2028, IKN direncanakan bakal menjadi ibu kota politik. Menurut dia, kejelasan jumlah ASN itu merupakan penting bagi Otorita IKN untuk mempersiapkan pemindahan.
"Kalau IKN itu akan dijadikan ibu kota dunia politik tahun 2028, maka pertanyaan sederhananya, dari 1,3 juta ASN Pusat itu, berapa ASN yang akan beraktivitas dan berkantor di IKN?" kata Rifqinizamy saat rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia mengungkapkan kejelasan jumlah itu juga bisa membantu jika ada skenario penempatan rumah susun (rusun) bagi ASN. Jika nantinya yang menempati rusun itu hanya penjabat struktural, maka pegawai yang berstatus fungsional juga harus dijamin tempat tinggalnya.
"Negara kan juga harus memberikan kepastian. Termasuk nanti bagaimana rumahnya, bagaimana intervensi sektor perbankan ada di dalamnya, dan seterusnya," kata dia.
Ujar dia, jajaran Bidang II DPR RI sudah berkunjung ke IKN pada beberapa waktu. Dia menilai bahwa infrastruktur-infrastruktur yang telah terbangun akan mubazir bila tidak difungsionalisasikan.
Baca juga: Otorita lelang dua proyek hunian ASN IKN dengan skema KPBU
Baca juga: Otorita lelang dua proyek hunian ASN IKN dengan skema KPBU
"Karena itu, berbagai kerangka regulatif yang dibutuhkan untuk memastikan mutasi ASN ke IKN itu harus segera kita lakukan, dan kalau memang membutuhkan peran kami, kami siap melakukan," kata dia.
Di sisi lain, dia pun meminta kepada aparatur negara untuk memperjelas administrasi wilayah-wilayah yang kini sudah masuk ke IKN. Hal itu, kata dia, diperlukan agar tidak terjadi konflik administratif di kemudian hari.
"Agar tidak terjadi nanti semacam perebutan, berebut-berebut, antara Kaltim sama IKN, antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan IKN, antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan IKN," katanya.
Baca juga: Bidang II DPR: Orang nomor satu di pemerintahan perlu terbitkan Perpu IKN sikapi putusan MK
Baca juga: Alat kelengkapan dewan II DPR: Kepala pemerintahan perlu terbitkan Perpu IKN sikapi putusan MK
Baca juga: Airlangga pastikan IKN tetap sesuai rencana usai HGU dibatalkan MK
Baca juga: Airlangga pastikan IKN tetap sesuai rencana usai HGU dibatalkan MK
Baca juga: Pekerjaan fisik-manajemen konstruksi perkuat bangun IKN tahap II
Baca juga: Pekerjaan fisik-manajemen konstruksi perkuat bangun IKN tahap II
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi Editor: Tasrief Tarmizi Copyright © ANTARA 2022
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA. Pembahasan id678 apk slot semakin meluas dari waktu ke waktu. Topik id678 apk slot sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.
Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Berbagai sumber membahas tentang id678 apk slot karena dianggap penting. Pembahasan id678 apk slot semakin meluas dari waktu ke waktu.