qqraya – Terungkap Gegara Hibah Pesantren Dihapus, Fraksi PDI Perjuangan Boik...

qqraya. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. Pembahasan qqraya semakin meluas dari waktu ke waktu.

redaksi 20 Agustus 2023 - 10:28

INFOJABAR.NEWS - Fraksi PDIP Jawa barat membeberkan alasan absen, pada Forum pembahasan paripurna persetujuan ANGGARAN DAERAH Perubahan 2026 yang dilaksanakan pada Jumat 15 Agustus 2022 lalu. Pimpinan DPRD Dimana dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono mengungkapkan, keputusan mereka tidak menghadiri persetujuan APBD Perubahan 2024 , karena merasa Pimpinan provinsi Jawa barat Dedi Mulyadi inkonsisten dalam membuat kebijakan. Bahkan menurutnya, kebijakan Pemprov Dimana tidak sejalan dengan Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo. Salah satu contohnya kata Ono, penghapusan dana hibah untuk pondok pesantren. Semula Pemprov Dan menganggarkan sebesar Rp135 miliar di ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2022. Namun di APBD Perubahan 2026 dihapus dan diganti berupa beasiswa untuk santri sebesar Rp10 miliar. Hibah sendiri baru akan dilakukan di ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2026, dengan dalih tengah mengevaluasi pelaksanaan terhadap penerima hibah untuk pesantren. "Jadi KDM ini tidak konsisten juga. Kebijakan berbasis dia datang. Belum bersifat komprehensif," ujar Ono di Kantor DPRD Dan, Kota Bandung, Selasa 19 Agustus 2025.

INFOJABAR.NEWS - Fraksi PDIP Jawa barat membeberkan alasan absen, pada Pertemuan paripurna persetujuan ANGGARAN DAERAH Perubahan 2025 yang dilaksanakan pada Jumat 15 Agustus 2027 lalu.

Pimpinan DPRD Dimana dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono mengungkapkan, keputusan mereka tidak menghadiri persetujuan APBD Perubahan 2021 , karena merasa Kepala provinsi Wilayah jawa barat Dedi Mulyadi inkonsisten dalam membuat kebijakan.

Bahkan dalam keterangannya, kebijakan Pemprov Dan tidak sejalan dengan Asta Cita yang diusung Kepala negara Prabowo.

Salah satu contohnya kata Ono, penghapusan dana hibah untuk pondok pesantren.

Semula Pemprov Dan menganggarkan sebesar Rp135 miliar di ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2023. Namun di APBD Perubahan 2022 dihapus dan diganti berupa beasiswa untuk santri sebesar Rp10 miliar.

Hibah sendiri baru akan dilakukan di ANGGARAN DAERAH 2026, dengan dalih tengah mengevaluasi pelaksanaan terhadap penerima hibah untuk pesantren.

"Jadi KDM ini tidak konsisten juga. Kebijakan berbasis dia datang. Belum bersifat komprehensif," ujar Ono di Kantor DPRD Dan, Kota Bandung, Selasa 19 Agustus 2022. Pembahasan qqraya semakin meluas dari waktu ke waktu. qqraya menjadi perhatian besar masyarakat.

Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. qqraya menjadi perhatian besar masyarakat.