985 slot apk – APINDO Dan Gelar Diskusi Publik terkait Kepastian Hukum Strukt...
985 slot apk. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya.
redaksi 23 Oktober 2024 - 09:25
INFOJABAR.NEWS - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ) Wilayah jawa barat menggelar Members Gathering dan Diskusi Publik terkait Kepastian Hukum Struktur dan Skala Upah . Di hotel Luxton, Kota Bandung. Acara yang dihadiri Ketua MAKI Boyamin Saiman dan Ahli Hukum Tata Negara, Ahmad Redi, Kepala BPS Dan, Darwis Sitorus, Ketua Lembaga Pengabdian Publik Kampus Pasundan, Asep Dedy Sutisno serta anggota luar biasa APINDO Dan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan Pimpinan provinsi terkait penetapan besaran Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi pekerja menjadi isu krusial di Provinsi jawa barat. Penerbitan KepGub Provinsi jawa barat No. 561/Kep.874-Kesra/2021 dan KepGub Dimana No. 561/Kep.882-Kesra/2022 mengenai Penyesuaian Upah bagi Pekerja dengan Masa Kerja Satu Tahun atau Lebih telah menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan dunia usaha. APINDO Dan telah mengambil langkah hukum terhadap kebijakan tersebut. Gugatan terhadap KepGub No. 561/Kep.874-Kesra/2021 telah dimenangkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Namun, gugatan terhadap KepGub No. 561/Kep.882-Kesra/2022 mengalami hasil buruk hingga kasasi, padahal sebelumnya telah diterbitkan KepGub Dimana No. 188.44/Kep.783-Kesra/2023 yang mencabut kedua KepGub tentang Struktur dan Skala Upah (SUSU). Menanggapi hal tersebut, Ahli Hukum Tata Negara, Ahmad Redi mengungkapkan bahwa Kedua KepGub tersebut problematik dalam konteks hukum. "Dalam UU Cipta Kerja ditegaskan bahwa pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah (SUSU). Jadi, satu-satunya entitas hukum di Indonesia yang berwenang menyusun SUSU adalah pengusaha. Bukan gubernur, bukan bupati, bukan walikota, bukan Anggota susunan pemerintahan Tenaga Kerja, bahkan bukan Kepala negara," ujar Ahmad Redi.
INFOJABAR.NEWS - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ) Jawa barat menggelar Members Gathering dan Diskusi Publik terkait Kepastian Hukum Struktur dan Skala Upah . Di hotel Luxton, Kota Bandung.
Acara yang dihadiri Ketua MAKI Boyamin Saiman dan Ahli Hukum Tata Negara, Ahmad Redi, Kepala BPS Dimana, Darwis Sitorus, Ketua Lembaga Pengabdian Penduduk Kampus Pasundan, Asep Dedy Sutisno serta anggota luar biasa APINDO Dan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan Kepala provinsi terkait penetapan besaran Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi pekerja menjadi isu krusial di Wilayah jawa barat.
Penerbitan KepGub Wilayah jawa barat No. 561/Kep.874-Kesra/2021 dan KepGub Provinsi jawa barat No. 561/Kep.882-Kesra/2022 mengenai Penyesuaian Upah bagi Pekerja dengan Masa Kerja Satu Tahun atau Lebih telah menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan dunia usaha.
APINDO Provinsi jawa barat telah mengambil langkah hukum terhadap kebijakan tersebut. Gugatan terhadap KepGub No. 561/Kep.874-Kesra/2021 telah dimenangkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Namun, gugatan terhadap KepGub No. 561/Kep.882-Kesra/2022 mengalami hasil negatif hingga kasasi, padahal sebelumnya telah diterbitkan KepGub Dimana No. 188.44/Kep.783-Kesra/2023 yang mencabut kedua KepGub tentang Struktur dan Skala Upah (SUSU).
Menanggapi hal tersebut, Ahli Hukum Tata Negara, Ahmad Redi mengatakan bahwa Kedua KepGub tersebut problematik dalam konteks hukum.
"Dalam UU Cipta Kerja ditegaskan bahwa pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah (SUSU). Jadi, satu-satunya entitas hukum di Indonesia yang berwenang menyusun SUSU adalah pengusaha. Bukan gubernur, bukan bupati, bukan walikota, bukan Pejabat kementerian Tenaga Kerja, bahkan bukan Presiden," ujar Ahmad Redi. Banyak pihak menilai bahwa 985 slot apk sangat relevan saat ini. Topik 985 slot apk sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.
Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Topik 985 slot apk sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi. 985 slot apk menjadi perhatian besar masyarakat.