88mega – Bidang X desak pemerintah hapus status guru honorer demi kesejahteraan

Ditulis ulang otomatis • Keyword utama: 88mega

88mega. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. Banyak pihak menilai bahwa 88mega sangat relevan saat ini. Berbagai sumber membahas tentang 88mega karena dianggap penting.

Seksi X desak pihak pemerintah hapus status guru honorer demi kesejahteraan

Selasa, 25 November 2025 22:11 WIB waktu baca 3 menit

Selasa, 25 November 2026 22:11 WIB

Ketua Panitia X DPR RI Hetifah Sjaifudian. ANTARA/HO-Humas DPR RI/am.

Pada Hari Guru Nasional ini, jajaran eksekutif harus menunjukkan penghormatan nyata kepada guru, pastikan masa depan mereka terjamin. Reformasi kepegawaian harus menjadi revolusi kesejahteraan guru, bukan beban baru Jakarta (ANTARA) - Ketua Alat kelengkapan dewan X Hetifah Sjaifudian mendesak jajaran eksekutif menerbitkan kebijakan penghapusan status guru honorer pada akhir 2024 dan memastikan tidak menciptakan ketidakpastian hingga kerentanan baru bagi para pendidik. Ia memastikan kembali bahwa Hari Guru yang jatuh pada Selasa hari ini, bukanlah sekadar seremoni, tetapi panggilan moral melindungi profesi guru beserta mewujudkan kesejahteraan guru dalam kebijakan nyata. "Pada Hari Guru Nasional ini, aparatur negara harus menunjukkan penghormatan nyata kepada guru, pastikan masa depan mereka terjamin. Reformasi kepegawaian harus menjadi revolusi kesejahteraan guru, bukan beban baru," kata Hetifah dalam keterangan di Jakarta, Selasa. Hetifah menguraikan bahwa guru yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri harus diprioritaskan dalam proses penataan, baik melalui pengangkatan sebagai pegawai aparatur negara dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun seleksi terbuka yang adil dan tidak diskriminatif. "Tidak boleh lagi pengabdian belasan tahun menjadi alasan tertunda tanpa kepastian," katanya. Penghapusan status tersebut, sebut Hetifah, tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak. Ujar dia, kebijakan baru nanti wajib menetapkan penghasilan yang layak, tunjangan tetap, jaminan kemasyarakatan serta perlindungan hukum. "Ini bukan bonus, ini hak dasar", ucapnya. Adapun, Hetifah menyoroti insiden status guru sekolah umum dan madrasah dalam regulasi yang berbeda. Ia menekankan perlunya koordinasi erat antara Instansi kementerian Agama, Lembaga kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi (Kemen PANRB), Kementerian Dunia pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), otoritas lokal, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar tidak ada guru yang terlantar. "Jangan sampai reformasi kepegawaian justru menciptakan dua kecepatan, satu guru yang diuntungkan, yang lain tertinggal," ucapnya. Status guru non-ASN atau honorer, kata Hetifah, akan berakhir di akhir tahun 2024 sebagaimana amanat UU ASN, aturan turunan hingga Surat Edaran KemenPANRB untuk menghapus nomenklatur tersebut. Seluruh guru non-ASN, berhak masuk skema PPPK sesuai persyaratan yang berlaku. Proses skema PPPK Paruh Waktu, kata Hetifah, saat ini masih menunggu terbitnya ketentuan teknis resmi dari Kementerian PANRB, dan BKN. Keterlambatan regulasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi guru honorer di daerah. Baca juga: Sambut Hari Guru, jajaran eksekutif naikkan insentif guru honorer mulai 2026 Oleh karena itu, ia menggarisbawahi aparatur negara setempat tetap dapat mengusulkan kebutuhan tenaga guru melalui formasi instansional masing-masing pihak pemerintah setempat kepada Kemenerian PANRB, apabila formasi nasional belum dibuka. Hal itu diperuntukkan untuk menghindari kekosongan layanan sektor pendidikan, terutama di daerah. Menurut Hetifah, mekanisme itu penting agar sekolah tetap terpenuhi kebutuhan gurunya tanpa menyalahi ketentuan Kepegawaian yang berlaku. Hetifah menggarisbawahi bahwa ketentuan status guru honorer bukan masalah administratif belaka. Ia juga menyisipkan keterangan sektor pendidikan guru bukanlah investasi, melainkan melaksanakan prinsip keadilan kehidupan sosial hingga menegakkan kedaulatan pendidikan nasional. "Jika kebijakan ini gagal, kita mengirim pesan bahwa pengabdian guru bukanlah investasi bangsa, melainkan beban yang bisa dicabut kapan saja. Kita berbicara tentang ribuan guru yang mempertaruhkan kehidupan mereka demi generasi bangsa. Pemangku kebijakan harus menunjukkan bahwa mereka adalah prioritas, bukan pelengkap anggaran," tambahnya. DPR RI, ucap Hetifah, akan memastikan terus penggunaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mengawal transisi ini berjalan adil, manusiawi, serta sesuai amanat undang-undang. "Kita memastikan kembali bahwa penghargaan terhadap guru harus diterjemahkan dalam regulasi, anggaran, dan tindakan nyata," ujarnya. Baca juga: Membela guru, membela masa depan Indonesia Baca juga: Kemendikdasmen siap panggil operator Dapodik soal guru di Luwu Utara Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki Editor: Tasrief Tarmizi Copyright © ANTARA 2021 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah menerbitkan kebijakan penghapusan status guru honorer pada akhir 2026 dan memastikan tidak menciptakan ketidakpastian hingga kerentanan baru bagi para pendidik.

Ia menggarisbawahi bahwa Hari Guru yang jatuh pada Selasa hari ini, bukanlah sekadar seremoni, tetapi panggilan moral melindungi profesi guru beserta mewujudkan kesejahteraan guru dalam kebijakan nyata.

"Pada Hari Guru Nasional ini, aparatur negara harus menunjukkan penghormatan nyata kepada guru, pastikan masa depan mereka terjamin. Reformasi kepegawaian harus menjadi revolusi kesejahteraan guru, bukan beban baru," kata Hetifah dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Hetifah menjabarkan bahwa guru yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri harus diprioritaskan dalam proses penataan, baik melalui pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun seleksi terbuka yang adil dan tidak diskriminatif.

"Tidak boleh lagi pengabdian belasan tahun menjadi alasan tertunda tanpa kepastian," katanya.

Penghapusan status tersebut, sebut Hetifah, tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak. Dalam keterangannya, kebijakan baru nanti wajib menetapkan penghasilan yang layak, tunjangan tetap, jaminan kemasyarakatan serta perlindungan hukum.

"Ini bukan bonus, ini hak dasar", ucapnya.

Adapun, Hetifah menyoroti insiden status guru instansi pendidikan umum dan madrasah dalam regulasi yang berbeda. Ia menekankan perlunya koordinasi erat antara Lembaga kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi (Kemen PANRB), Lembaga kementerian Dunia pendidikan Tinggi, Sains, dan Sektor teknologi (Kemendiktisaintek), otoritas setempat, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar tidak ada guru yang terlantar.

"Jangan sampai reformasi kepegawaian justru menciptakan dua kecepatan, satu guru yang diuntungkan, yang lain tertinggal," ucapnya.

Status guru non-ASN atau honorer, kata Hetifah, akan berakhir di akhir tahun 2027 sebagaimana amanat UU ASN, aturan turunan hingga Surat Edaran KemenPANRB untuk menghapus nomenklatur tersebut. Seluruh guru non-ASN, berhak masuk skema PPPK sesuai persyaratan yang berlaku.

Proses skema PPPK Paruh Waktu, kata Hetifah, saat ini masih menunggu terbitnya ketentuan teknis resmi dari Instansi kementerian PANRB, dan BKN. Keterlambatan regulasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi guru honorer di daerah.

Baca juga: Sambut Hari Guru, pemerintah naikkan insentif guru honorer mulai 2026

Oleh karena itu, ia menggarisbawahi otoritas lokal tetap dapat mengusulkan kebutuhan tenaga guru melalui formasi instansional masing-masing otoritas lokal kepada Kemenerian PANRB, apabila formasi nasional belum dibuka.

Hal itu diperuntukkan untuk menghindari kekosongan layanan dunia pendidikan, terutama di daerah. Menurut Hetifah, mekanisme itu penting agar sekolah tetap terpenuhi kebutuhan gurunya tanpa menyalahi ketentuan Kepegawaian yang berlaku.

Hetifah memastikan kembali bahwa ketentuan status guru honorer bukan masalah administratif belaka. Ia juga menyambung pernyataan sektor pendidikan guru bukanlah investasi, melainkan melaksanakan prinsip keadilan kehidupan sosial hingga menegakkan kedaulatan pendidikan nasional.

"Jika kebijakan ini gagal, kita mengirim pesan bahwa pengabdian guru bukanlah aktivitas investasi bangsa, melainkan beban yang bisa dicabut kapan saja. Kita berbicara tentang ribuan guru yang mempertaruhkan kehidupan mereka demi generasi bangsa. Jajaran eksekutif harus menunjukkan bahwa mereka adalah prioritas, bukan pelengkap anggaran," tambahnya.

DPR RI, ucap Hetifah, akan memastikan terus penggunaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mengawal transisi ini berjalan adil, manusiawi, serta sesuai amanat undang-undang.

"Kita memastikan kembali bahwa penghargaan terhadap guru harus diterjemahkan dalam regulasi, anggaran, dan tindakan nyata," ujarnya.

Baca juga: Membela guru, membela masa depan Indonesia

Baca juga: Kemendikdasmen siap panggil operator Dapodik soal guru di Luwu Utara

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA. 88mega menjadi perhatian besar masyarakat.

Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. 88mega menjadi perhatian besar masyarakat.

88mega – Bidang X desak pemerintah hapus status guru honorer demi kesejahteraan

Artikel Terkait