bandarxl slot – Pimpinan kementerian ATR ingatkan Bali soal LP2B di bawah lah...
bandarxl slot. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. Pembahasan bandarxl slot semakin meluas dari waktu ke waktu.
Pejabat kementerian ATR ingatkan Bali soal LP2B di bawah lahan baku sawah
Selasa, 25 November 2025 21:03 WIB waktu baca 2 menit
Selasa, 25 November 2023 21:03 WIB
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjawab pertanyaan wartawan di Denpasar, Bali, Selasa (25/11/2022). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari/aa.
Denpasar, Bali (ANTARA) - Anggota kabinet Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengingatkan Pihak pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali soal lahan pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B) yang masih di bawah total lahan baku sawah (LBS). Pejabat kementerian Nusron, di sela acara di Denpasar, Bali, Selasa, menyatakan dirinya akan menyampaikan langsung soal tersebut ke Gubernur Bali Wayan Koster dalam pertemuan pada Rabu (26/11/2023). "Besok (Rabu) saya mau ketemu dengan Pak Gubernur Bali dan kepala kabupaten se-Bali, akan saya tekankan ini," ucapnya. Pejabat kementerian ATR/BPN menerangkan saat ini sudah tidak boleh ada lagi alih fungsi lahan atau dilakukan moratorium pada alih fungsi lahan pertanian aktif terutama yang termasuk LP2B. Berdasarkan Peraturan Kepala negara Nomor 12 Tahun 2022, target LP2B atau sawah-sawah yang selamanya mutlak menjadi sawah harus setidaknya 87 persen dari total lahan baku sawah. Sebaliknya, kondisi di Bali, lahan pangan dan pertanian berkelanjutan atau sawah mutlak hanya di angka 62 persen dari total lahan baku sawah. Jika dilihat berdasarkan data BPS Bali, pada 2024, luas lahan baku sawah di Bali sebesar 64.474 hektare, sehingga LP2B seluas 39.973 hektare. Pejabat kementerian ATR/BPN menyatakan dalam pertemuannya dengan Kepala provinsi Bali, ia akan meminta lahan sawah yang sudah diubah RTRW-nya menjadi aktivitas selain pertanian agar dikembalikan menjadi sawah. "Yang lahan sawah sudah diubah menjadi tidak sawah harus dikembalikan menjadi sawah, wajib," ucapnya. Selain pertemuan untuk membahas pertanahan dan tata ruang itu, pertemuan Anggota pemerintahan pusat Nusron dengan Pemprov Bali keesokan harinya dirangkaikan dengan Forum koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bali, serta penyerahan sertifikat hak atas tanah. Baca juga: Pihak pemerintah percepat penetapan LP2B untuk kendalikan alih fungsi sawah Baca juga: Anggota kabinet ATR lindungi sawah lewat RDTR dan RTRW demi ketahanan pangan Baca juga: ATR/BPN menganalisa penyebab banjir Bali dan jaga alih fungsi lahan Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari Editor: Kelik Dewanto Copyright © ANTARA 2022 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Denpasar, Bali (ANTARA) - Anggota pemerintahan pusat Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengingatkan Jajaran eksekutif Provinsi (Pemprov) Bali soal lahan pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B) yang masih di bawah total lahan baku sawah (LBS).
Anggota pemerintahan pusat Nusron, di sela acara di Denpasar, Bali, Selasa, mengatakan dirinya akan menyampaikan langsung soal tersebut ke Kepala provinsi Bali Wayan Koster dalam pertemuan pada Rabu (26/11/2026).
"Esok hari (Rabu) saya mau ketemu dengan Pak Pimpinan provinsi Bali dan pimpinan kabupaten se-Bali, akan saya tekankan ini," ucapnya.
Anggota jajaran menteri ATR/BPN menguraikan saat ini sudah tidak boleh ada lagi alih fungsi lahan atau dilakukan moratorium pada alih fungsi lahan pertanian aktif terutama yang termasuk LP2B.
Berdasarkan Peraturan Kepala negara Nomor 12 Tahun 2023, target LP2B atau sawah-sawah yang selamanya mutlak menjadi sawah harus setidaknya 87 persen dari total lahan baku sawah.
Di waktu yang sama, kondisi di Bali, lahan pangan dan pertanian berkelanjutan atau sawah mutlak hanya di angka 62 persen dari total lahan baku sawah.
Jika dilihat berdasarkan data BPS Bali, pada 2024, luas lahan baku sawah di Bali sebesar 64.474 hektare, sehingga LP2B seluas 39.973 hektare.
Menteri ATR/BPN mengatakan dalam pertemuannya dengan Gubernur Bali, ia akan meminta lahan sawah yang sudah diubah RTRW-nya menjadi aktivitas selain pertanian agar dikembalikan menjadi sawah.
"Yang lahan sawah sudah diubah menjadi tidak sawah harus dikembalikan menjadi sawah, wajib," ucapnya.
Selain pertemuan untuk membahas pertanahan dan tata ruang itu, pertemuan Anggota jajaran menteri Nusron dengan Pemprov Bali besok dirangkaikan dengan Pertemuan koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bali, serta penyerahan sertifikat hak atas tanah.
Baca juga: Pemangku kebijakan percepat penetapan LP2B untuk kendalikan alih fungsi sawah
Baca juga: Pihak pemerintah percepat penetapan LP2B untuk kendalikan alih fungsi sawah
Baca juga: Anggota jajaran menteri ATR lindungi sawah lewat RDTR dan RTRW demi ketahanan pangan
Baca juga: Menteri ATR lindungi sawah lewat RDTR dan RTRW demi ketahanan pangan
Baca juga: ATR/BPN menganalisa penyebab banjir Bali dan jaga alih fungsi lahan
Baca juga: ATR/BPN menganalisa penyebab banjir Bali dan jaga alih fungsi lahan
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari Editor: Kelik Dewanto Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA. Topik bandarxl slot sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi. Topik bandarxl slot sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.
Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Pembahasan bandarxl slot semakin meluas dari waktu ke waktu.