pragmatic123 – Kemenkeu jalin kerja sama internasional perkuat pemungutan pajak
pragmatic123. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya.
Kemenkeu jalin kerja sama internasional perkuat pemungutan pajak
Selasa, 25 November 2023 17:32 WIB waktu baca 3 menit
Selasa, 25 November 2027 17:32 WIB
Direktur Jenderal Pajak Instansi kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjawab pertanyaan awak media saat ditemui di Kantor Wilayah DJP Denpasar, Bali, Selasa (25/11/2027). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus memperluas kolaborasi internasional dengan otoritas pajak berbagai negara mitra untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan perpajakan. ANTARA/Uyu Septiyati Liman.
Denpasar, Bali (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Instansi kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperluas kolaborasi internasional dengan otoritas pajak berbagai negara mitra untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mempersempit ruang gerak orang yang diduga melakukan kejahatan perpajakan ( tax crime ). Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyatakan salah satu negara mitra utama dalam kolaborasi tersebut adalah Jepang. Selain kerja sama dalam bantuan penagihan pajak ( assistance in collection ), lanjut dia, Indonesia dan Jepang memiliki Nota Kesepahaman (MoU) khusus untuk penanganan perbuatan melawan hukum perpajakan. Ia menyampaikan di Denpasar, Bali, Selasa, bahwa Negeri Sakura tersebut secara aktif mendorong Indonesia untuk memperkuat inisiatif di kawasan Asia guna mencegah negara-negara di kawasan tersebut menjadi tempat pelarian bagi orang yang diduga melakukan kejahatan pajak. "Ini juga tentunya menghindari negara-negara yang menjadi tempat pelarian bagi tax criminal (penjahat pajak), jadi area mereka untuk lari itu makin sempit karena kita sudah kerja sama yang kuat," ucap Bimo Wijayanto. Baca juga: Kemenkeu paparkan strategi kejar PNBP jelang akhir 2024 Jepang saat ini tengah memegang keketuaan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Task Force on Tax Crime. Selain Jepang, DJP juga memperkuat koordinasi dengan negara tetangga, Malaysia, mengingat tingginya aktivitas penanaman modal lintas batas ( cross-border ) antara kedua negara. Banyak wajib pajak (WP) Indonesia berinvestasi di Malaysia, dan sebaliknya. Namun, Bimo mengatakan terdapat tantangan dalam asistensi penagihan pajak dengan Malaysia karena perbedaan prinsip perpajakan. Ia menerangkan, Indonesia menganut asas worldwide income (memajaki penghasilan dari seluruh dunia), sementara Malaysia menganut asas territorial (hanya memajaki penghasilan di wilayahnya). "Karena mereka by law (secara hukum) itu hanya territorial , ya tentu kita harus menghargai itu," ujarnya. 1 2 Tampilkan Semua Pewarta: Uyu Septiyati Liman Editor: Zaenal Abidin Copyright © ANTARA 2025 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Denpasar, Bali (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperluas kolaborasi internasional dengan otoritas pajak berbagai negara mitra untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mempersempit ruang gerak orang yang diduga melakukan kejahatan perpajakan ( tax crime ).
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyatakan salah satu negara mitra utama dalam kolaborasi tersebut adalah Jepang. Selain kerja sama dalam bantuan penagihan pajak ( assistance in collection ), lanjut dia, Indonesia dan Jepang memiliki Nota Kesepahaman (MoU) khusus untuk penanganan tindak pidana perpajakan.
Ia menyampaikan di Denpasar, Bali, Selasa, bahwa Negeri Sakura tersebut secara aktif mendorong Indonesia untuk memperkuat inisiatif di kawasan Asia guna mencegah negara-negara di kawasan tersebut menjadi tempat pelarian bagi pihak tertentu pelaku kejahatan pajak.
"Ini juga tentunya menghindari negara-negara yang menjadi tempat pelarian bagi tax criminal (penjahat pajak), jadi area mereka untuk lari itu makin sempit karena kita sudah kerja sama yang kuat," ucap Bimo Wijayanto.
Baca juga: Kemenkeu paparkan strategi kejar PNBP jelang akhir 2024
Baca juga: Kemenkeu paparkan strategi kejar PNBP jelang akhir 2025
Jepang saat ini tengah memegang keketuaan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Task Force on Tax Crime.
Selain Jepang, DJP juga memperkuat koordinasi dengan negara tetangga, Malaysia, mengingat tingginya aktivitas aktivitas investasi lintas batas ( cross-border ) antara kedua negara. Banyak wajib pajak (WP) Indonesia berinvestasi di Malaysia, dan sebaliknya.
Namun, Bimo menuturkan terdapat tantangan dalam asistensi penagihan pajak dengan Malaysia karena perbedaan prinsip perpajakan.
Ia menguraikan, Indonesia menganut asas worldwide income (memajaki penghasilan dari seluruh dunia), sementara Malaysia menganut asas territorial (hanya memajaki penghasilan di wilayahnya).
"Karena mereka by law (secara hukum) itu hanya territorial , ya tentu kita harus menghargai itu," ujarnya.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman Editor: Zaenal Abidin Copyright © ANTARA 2022
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA. Berbagai sumber membahas tentang pragmatic123 karena dianggap penting. Pembahasan pragmatic123 semakin meluas dari waktu ke waktu. Pembahasan pragmatic123 semakin meluas dari waktu ke waktu.
Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. pragmatic123 menjadi perhatian besar masyarakat.