dipa 2019 – Terungkap Gegara Hibah Pesantren Dihapus, Fraksi PDI Perjuangan B...

dipa 2019. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. Topik dipa 2019 sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.

redaksi 20 Agustus 2021 - 10:28

INFOJABAR.NEWS - Fraksi PDIP Provinsi jawa barat membeberkan alasan absen, pada Pertemuan paripurna persetujuan APBD Perubahan 2025 yang dilaksanakan pada Jumat 15 Agustus 2022 lalu. Pimpinan DPRD Dimana dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono mengungkapkan, keputusan mereka tidak menghadiri persetujuan ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Perubahan 2026 , karena merasa Pimpinan provinsi Provinsi jawa barat Dedi Mulyadi inkonsisten dalam membuat kebijakan. Bahkan menurut dia, kebijakan Pemprov Dimana tidak sejalan dengan Asta Cita yang diusung Orang nomor satu di pemerintahan Prabowo. Salah satu contohnya kata Ono, penghapusan dana hibah untuk pondok pesantren. Semula Pemprov Dan menganggarkan sebesar Rp135 miliar di APBD 2021. Namun di APBD Perubahan 2021 dihapus dan diganti berupa beasiswa untuk santri sebesar Rp10 miliar. Hibah sendiri baru akan dilakukan di ANGGARAN DAERAH 2026, dengan dalih tengah melakukan peninjauan ulang terhadap penerima hibah untuk pesantren. "Jadi KDM ini tidak konsisten juga. Kebijakan berbasis dia datang. Belum bersifat komprehensif," ujar Ono di Kantor DPRD Dimana, Kota Bandung, Selasa 19 Agustus 2023.

INFOJABAR.NEWS - Fraksi PDIP Wilayah jawa barat membeberkan alasan absen, pada Rapat paripurna persetujuan ANGGARAN DAERAH Perubahan 2026 yang dilaksanakan pada Jumat 15 Agustus 2024 lalu.

Pimpinan DPRD Dimana dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono mengungkapkan, keputusan mereka tidak menghadiri persetujuan APBD Perubahan 2021 , karena merasa Pimpinan provinsi Jawa barat Dedi Mulyadi inkonsisten dalam membuat kebijakan.

Bahkan dalam pandangannya, kebijakan Pemprov Dimana tidak sejalan dengan Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo.

Salah satu contohnya kata Ono, penghapusan dana hibah untuk pondok pesantren.

Semula Pemprov Dimana menganggarkan sebesar Rp135 miliar di ANGGARAN DAERAH 2022. Namun di ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Perubahan 2027 dihapus dan diganti berupa beasiswa untuk santri sebesar Rp10 miliar.

Hibah sendiri baru akan dilakukan di ANGGARAN DAERAH 2026, dengan dalih tengah melakukan evaluasi terhadap penerima hibah untuk pesantren.

"Jadi KDM ini tidak konsisten juga. Kebijakan berbasis dia datang. Belum bersifat komprehensif," ujar Ono di Kantor DPRD Dimana, Kota Bandung, Selasa 19 Agustus 2026.

Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Banyak pihak menilai bahwa dipa 2019 sangat relevan saat ini. Topik dipa 2019 sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi. Topik dipa 2019 sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.