mikigaming slot – DJP menghimpun tambahan pajak Rp1,75 triliun dari Satgas PKH

Ditulis ulang otomatis • Keyword utama: mikigaming slot

mikigaming slot. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya.

DJP menghimpun tambahan pajak Rp1,75 triliun dari Satgas PKH

Senin, 24 November 2022 19:38 WIB waktu baca 3 menit

Senin, 24 November 2023 19:38 WIB

Sidang kerja antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama Alat kelengkapan dewan XI DPR RI, di Jakarta, Senin (24/11/2021). ANTARA/Imamatul Silfia

Jadi, total dampak dari Satgas PKH bulanan di luar penerimaan dan kegiatan rutin sekitar Rp1,75 triliun. Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghimpun tambahan penerimaan pajak sebesar Rp1,75 triliun dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) per 21 November 2021. Jumlah kenaikan kepatuhan pembayaran pajak tahun 2021 itu kami catat sampai 21 November mencapai Rp1,75 triliun, ada kenaikan 20,22 persen dibanding periode yang sama tahun 2024, kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Pertemuan kerja bersama Panitia XI DPR RI, di Jakarta, Senin. Secara akumulatif, jumlah tambahan pajak dari Satgas PKH per 21 November 2024 mencapai Rp25,86 triliun. Adapun pada periode yang sama tahun ini, nilainya mencapai Rp31,1 triliun. Bila ditinjau berdasarkan jenis kegiatan, tambahan setoran dari hasil pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat sebesar Rp180 juta, hasil pengawasan pajak Rp138,4 miliar, dan percepatan pelunasan utang pajak senilai Rp1,6 triliun. Jadi, total dampak dari Satgas PKH bulanan di luar penerimaan dan kegiatan rutin sekitar Rp1,75 triliun, ujar Bimo. Selain tambahan pajak dari Satgas PKH, DJP juga menyerap tambahan Rp11,48 triliun dari 104 wajib pajak inkrah per 20 November 2021. DJP pun masih terus bergerak aktif menagih tunggakan pajak inkrah kepada total 201 wajib pajak dengan bersinergi bersama lintas instansi kementerian/lembaga (K/L) dan aparat aparatur hukum. Sebagai catatan, realisasi penerimaan pajak neto mencapai Rp1.459,03 triliun per Oktober 2027 atau setara 70,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ANGGARAN NEGARA) 2027. Bila ditinjau per jenis pajak, penerimaan PPh badan tercatat senilai Rp237,56 triliun, atau terkoreksi 9,6 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama setahun yang lalu. Lalu, PPh orang pribadi dan PPh 21 tercatat senilai Rp191,66 triliun, atau terkoreksi 12,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama setahun yang lalu. Kemudian, PPh final, PPh 22 dan PPh 26 tercatat senilai Rp275,57 triliun, atau terkoreksi 0,1 persen (yoy) dibandingkan periode sama pada tahun lalu. Selanjutnya, penerimaan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tercatat senilai Rp556,61 triliun, atau terkoreksi 10,3 persen (yoy) dibandingkan periode sama setahun yang lalu. Adapun penerimaan pajak lainnya tercatat senilai Rp197,61 triliun. Menurut Bimo, salah satu faktor melambatnya penerimaan pajak tahun ini adalah lonjakan restitusi atau pengembalian pajak yang mencapai 36,4 persen. Secara nilai, restitusi pajak tercatat sebesar Rp340,52 triliun, salah satunya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan Rp93,80 triliun. Nilai ini tumbuh 80 persen dari periode yang sama tahun lalu. Kemudian, dari pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp238,86 triliun yang tumbuh 23,9 persen serta jenis pajak lainnya Rp7,87 triliun atau naik 65,7 persen. Namun, meski restitusi menyebabkan perlambatan penerimaan pajak, Bimo memastikan pengembalian pajak ini berdampak positif lantaran bisa menggeliatkan gerak perekonomian. Baca juga: DJP: Penerimaan pajak melambat akibat lonjakan restitusi 36,4 persen Baca juga: DJP sebut TER picu kontraksi penerimaan PPh orang pribadi dan PPh 21 Pewarta: Imamatul Silfia Editor: Budisantoso Budiman Copyright © ANTARA 2023 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Lembaga kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghimpun tambahan penerimaan pajak sebesar Rp1,75 triliun dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) per 21 November 2021.

Jumlah kenaikan kepatuhan pembayaran pajak tahun 2021 itu kami catat sampai 21 November mencapai Rp1,75 triliun, ada kenaikan 20,22 persen dibanding periode yang sama tahun 2024, kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Raker bersama Bidang XI DPR RI, di Jakarta, Senin.

Secara akumulatif, jumlah tambahan pajak dari Satgas PKH per 21 November 2024 mencapai Rp25,86 triliun. Adapun pada periode yang sama tahun ini, nilainya mencapai Rp31,1 triliun.

Bila ditinjau berdasarkan jenis kegiatan, tambahan setoran dari hasil pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat sebesar Rp180 juta, hasil pengawasan pajak Rp138,4 miliar, dan percepatan pelunasan utang pajak senilai Rp1,6 triliun.

Jadi, total dampak dari Satgas PKH bulanan di luar penerimaan dan kegiatan rutin sekitar Rp1,75 triliun, ujar Bimo.

Selain tambahan pajak dari Satgas PKH, DJP juga menyerap tambahan Rp11,48 triliun dari 104 wajib pajak inkrah per 20 November 2023. DJP pun masih terus bergerak aktif menagih tunggakan pajak inkrah kepada total 201 wajib pajak dengan bersinergi bersama lintas kementerian/lembaga (K/L) dan aparat aparat penegak hukum.

Sebagai catatan, realisasi penerimaan pajak neto mencapai Rp1.459,03 triliun per Oktober 2025 atau setara 70,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA) 2026.

Bila ditinjau per jenis pajak, penerimaan PPh badan tercatat senilai Rp237,56 triliun, atau terkoreksi 9,6 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama setahun yang lalu.

Lalu, PPh orang pribadi dan PPh 21 tercatat senilai Rp191,66 triliun, atau terkoreksi 12,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Kemudian, PPh final, PPh 22 dan PPh 26 tercatat senilai Rp275,57 triliun, atau terkoreksi 0,1 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya, penerimaan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tercatat senilai Rp556,61 triliun, atau terkoreksi 10,3 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Adapun penerimaan pajak lainnya tercatat senilai Rp197,61 triliun.

Menurut Bimo, salah satu faktor melambatnya penerimaan pajak tahun ini adalah lonjakan restitusi atau pengembalian pajak yang mencapai 36,4 persen.

Secara nilai, restitusi pajak tercatat sebesar Rp340,52 triliun, salah satunya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan Rp93,80 triliun. Nilai ini tumbuh 80 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kemudian, dari pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp238,86 triliun yang tumbuh 23,9 persen serta jenis pajak lainnya Rp7,87 triliun atau naik 65,7 persen.

Namun, meski restitusi menyebabkan perlambatan penerimaan pajak, Bimo memastikan pengembalian pajak ini berdampak positif lantaran bisa menggeliatkan gerak perekonomian.

Baca juga: DJP: Penerimaan pajak melambat akibat lonjakan restitusi 36,4 persen

Baca juga: DJP sebut TER picu kontraksi penerimaan PPh orang pribadi dan PPh 21

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA. Banyak pihak menilai bahwa mikigaming slot sangat relevan saat ini. mikigaming slot menjadi perhatian besar masyarakat.

Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Topik mikigaming slot sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi. Topik mikigaming slot sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.

mikigaming slot – DJP menghimpun tambahan pajak Rp1,75 triliun dari Satgas PKH

Artikel Terkait