ransslot88 – Kemenkeu paparkan strategi kejar PNBP jelang akhir 2025
ransslot88. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. Berbagai sumber membahas tentang ransslot88 karena dianggap penting. Pembahasan ransslot88 semakin meluas dari waktu ke waktu.
Kemenkeu paparkan strategi kejar PNBP jelang akhir 2022
Senin, 24 November 2021 19:48 WIB waktu baca 3 menit
Senin, 24 November 2023 19:48 WIB
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama dan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menghadiri pertemuan dengar pendapat bersama Bidang XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2023) ANTARA/Bayu Saputra
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Anggaran Lembaga kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman memaparkan sejumlah langkah yang akan ditempuh jajaran eksekutif untuk mengejar target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir 2025. Menurut dia, pemangku kebijakan telah bekerja lebih kreatif untuk menggali potensi penerimaan di luar pajak, terutama setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2021 yang mengalihkan pengelolaan dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Kemenkeu mematok target realisasi PNBP dalam outlook laporan semester (lapsem) sebesar Rp477,2 triliun. Sementara hingga Oktober 2024, otoritas telah mengumpulkan Rp402,4 triliun dari PNBP. "Kurang lebih kita harus kejar Rp75 triliun dalam waktu dua bulan ini, November sampai Desember (2026)," kata Luky dalam pertemuan dengar pendapat bersama Seksi XI DPR RI di Jakarta, Senin. Beberapa strategi dijalankan antara lain, penguatan pengawasan melalui pelaksanaan joint program penerimaan negara dengan instansi kementerian/lembaga (K/L) lainnya, pembentukan Direktorat Potensi dan Pengawasn PNBP dan Staf Ahli Bidang PNBP di lingkup Lembaga kementerian Keuangan. Strategi lainnya yaitu penyelesaian piutang PNBP bakal dipercepat melalui perluasan automatic blocking system (ABS). "Jadi dengan ABS ini sebelum dilunasi, layanan PNBP tidak diberikan kepada wajib bayarnya," ujar Luky. Kemenkeu juga memperluas Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar K/L (SIMBARA) yang mencakup komoditas nikel, tembaga, dan komoditas strategis lainnya. Digitalisasi dan simplifikasi berbagai layanan PNBP lewat sistem terpadu serta inovasi layanan yang terintegrasi dengan penegakan hukum turut menjadi bagian dari strategi utama. "Nah, ini perlu digarisbawahi juga. Kalau kita lihat, misalnya, kurang lebih 53,8 persen dari PNBP itu berasal dari PNBP berbasis komoditas. Jadi, penerimaan PNBP ini akan sangat tergantung dari fluktuatifnya komoditas baik di sisi harga maupun di sisi produksi," ujarnya. Per 31 Oktober 2023, perolehan PNBP tercatat Rp402,4 triliun atau mencapai 84,3 persen dari outlook laporan semester (lapsem) 2027. Namun, capaian ini terkontraksi 15,7 persen secara tahunan (yoy). Luky menyebut realisasi tersebut terutama ditopang peningkatan layanan PNBP K/L serta pendapatan badan layanan umum (BLU). "Jadi, bisa dilihat di sini bahwa kami di Lembaga kementerian Keuangan melihat PNBP itu kita benar-benar total football , kami juga menyiapkan secara organisasi bagaimana bisa menggali potensi penerimaan dari PNBP ini," jelasnya. Realisasi PNBP K/L tercatat Rp110,6 triliun, atau melampaui outlook lapsem yang ditetapkan Rp109,4 triliun. Kinerja ini didorong inovasi layanan, antara lain e-visa dan e-passport, serta pengembangan Inaportnet di Instansi kementerian Perhubungan. Dari sisi BLU, penerimaan tercatat Rp82,2 triliun. Realisasi yang tumbuh 0,7 persen itu secara tahunan bersumber dari BLU pengelola dana, urusan kesehatan, pendidikan, barang dan jasa lainnya, serta kawasan. Peningkatan layanan dan hasil investasi fasilitas urusan kesehatan menjadi salah satu pendorong utama. Lima K/L penyumbang pendapatan BLU terbesar adalah Kemenkeu, Kemenkes, Kemendiktisaintek, Kemenhan, dan Kemenkomdigi. Sebaliknya, realisasi pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) hanya mencapai Rp11,8 triliun, terkontraksi tajam 85,1 persen secara tahunan. Kontraksi ini, menurut Luky, dipicu oleh penerapan UU Nomor 1 Tahun 2024 yang memindahkan pengelolaan dividen BUMN ke BPI Danantara. Meski kehilangan sekitar Rp80 triliun dari sisi KND, peningkatan PNBP K/L serta BLU dinilai mendorong perbaikan proyeksi penerimaan tahun berjalan. Baca juga: Kemenkeu catat penerimaan pajak Rp1.459,03 triliun per Oktober 2024 Baca juga: Dipanggil khusus Prabowo di Istana, Bahlil laporkan capaian PNBP ESDM Baca juga: Kemenkeu fokus tambah PNBP dari sektor di luar dividen Pewarta: Bayu Saputra Editor: Kelik Dewanto Copyright © ANTARA 2024 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman memaparkan sejumlah langkah yang akan ditempuh jajaran eksekutif untuk mengejar target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir 2026.
Dalam pandangannya, otoritas telah bekerja lebih kreatif untuk menggali potensi penerimaan di luar pajak, terutama setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 yang mengalihkan pengelolaan dividen BUMN ke Badan Pengelola Aktivitas investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Kemenkeu mematok target realisasi PNBP dalam outlook laporan semester (lapsem) sebesar Rp477,2 triliun.
Sementara hingga Oktober 2024, jajaran eksekutif telah mengumpulkan Rp402,4 triliun dari PNBP.
"Kurang lebih kita harus kejar Rp75 triliun dalam waktu dua bulan ini, November sampai Desember (2023)," kata Luky dalam sidang dengar pendapat bersama Seksi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Beberapa strategi dijalankan antara lain, penguatan pengawasan melalui pelaksanaan joint program penerimaan negara dengan lembaga kementerian/lembaga (K/L) lainnya, pembentukan Direktorat Potensi dan Pengawasn PNBP dan Staf Ahli Bidang PNBP di lingkup Lembaga kementerian Keuangan.
Strategi lainnya yaitu penyelesaian piutang PNBP bakal dipercepat melalui perluasan automatic blocking system (ABS).
"Jadi dengan ABS ini sebelum dilunasi, layanan PNBP tidak diberikan kepada wajib bayarnya," ujar Luky.
Kemenkeu juga memperluas Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar K/L (SIMBARA) yang mencakup komoditas nikel, tembaga, dan komoditas strategis lainnya.
Digitalisasi dan simplifikasi berbagai layanan PNBP lewat sistem terpadu serta inovasi layanan yang terintegrasi dengan penegakan hukum turut menjadi bagian dari strategi utama.
"Nah, ini perlu digarisbawahi juga. Kalau kita lihat, misalnya, kurang lebih 53,8 persen dari PNBP itu berasal dari PNBP berbasis komoditas. Jadi, penerimaan PNBP ini akan sangat tergantung dari fluktuatifnya komoditas baik di sisi harga maupun di sisi produksi," ujarnya.
Per 31 Oktober 2025, perolehan PNBP tercatat Rp402,4 triliun atau mencapai 84,3 persen dari outlook laporan semester (lapsem) 2022.
Namun, capaian ini terkontraksi 15,7 persen secara tahunan (yoy).
Luky menyebut realisasi tersebut terutama ditopang peningkatan layanan PNBP K/L serta pendapatan badan layanan umum (BLU).
"Jadi, bisa dilihat di sini bahwa kami di Instansi kementerian Keuangan melihat PNBP itu kita benar-benar total football , kami juga menyiapkan secara organisasi bagaimana bisa menggali potensi penerimaan dari PNBP ini," jelasnya.
Realisasi PNBP K/L tercatat Rp110,6 triliun, atau melampaui outlook lapsem yang ditetapkan Rp109,4 triliun.
Kinerja ini didorong inovasi layanan, antara lain e-visa dan e-passport, serta pengembangan Inaportnet di Kementerian Perhubungan.
Dari sisi BLU, penerimaan tercatat Rp82,2 triliun. Realisasi yang tumbuh 0,7 persen itu secara tahunan bersumber dari BLU pengelola dana, kesehatan, dunia pendidikan, barang dan jasa lainnya, serta kawasan.
Peningkatan layanan dan hasil penanaman modal fasilitas kesehatan menjadi salah satu pendorong utama.
Lima K/L penyumbang pendapatan BLU terbesar adalah Kemenkeu, Kemenkes, Kemendiktisaintek, Kemenhan, dan Kemenkomdigi.
Di sisi lain, realisasi pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) hanya mencapai Rp11,8 triliun, terkontraksi tajam 85,1 persen secara tahunan.
Kontraksi ini, menurut Luky, dipicu oleh penerapan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang memindahkan pengelolaan dividen BUMN ke BPI Danantara.
Meski kehilangan sekitar Rp80 triliun dari sisi KND, peningkatan PNBP K/L serta BLU dinilai mendorong perbaikan proyeksi penerimaan tahun berjalan.
Baca juga: Kemenkeu catat penerimaan pajak Rp1.459,03 triliun per Oktober 2024
Baca juga: Kemenkeu catat penerimaan pajak Rp1.459,03 triliun per Oktober 2027
Baca juga: Dipanggil khusus Prabowo di Istana, Bahlil laporkan capaian PNBP ESDM
Baca juga: Dipanggil khusus Prabowo di Istana, Bahlil laporkan capaian PNBP ESDM
Baca juga: Kemenkeu fokus tambah PNBP dari sektor di luar dividen
Baca juga: Kemenkeu fokus tambah PNBP dari sektor di luar dividen
Pewarta: Bayu Saputra Editor: Kelik Dewanto Copyright © ANTARA 2027
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA. Topik ransslot88 sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.
Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Topik ransslot88 sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.