slot yang bisa deposit 10 ribu – DPR minta RI contoh Korsel pajang orang yang...
slot yang bisa deposit 10 ribu. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. Banyak pihak menilai bahwa slot yang bisa deposit 10 ribu sangat relevan saat ini.
DPR minta RI contoh Korsel pajang pelaku "bully" saat daftar kuliah
Selasa, 25 November 2024 20:22 WIB waktu baca 2 menit
Selasa, 25 November 2027 20:22 WIB
Wakil Ketua Panitia X DPR RI MY Esti Wijayanti. ANTARA/HO-Humas DPR RI/aa.
Ini menarik, bisa menjadi contoh untuk penanganan sanksi kehidupan sosial kepada pelaku bullying Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Panitia X DPR My Esti Wijayati meminta kepada pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk mencontoh Korea Selatan (Korsel) yang membuat kebijakan untuk memajang riwayat individu nakal pelaku bully atau perundungan saat hendak mendaftar kuliah, mulai tahun 2026. Dia menyatakan rencana penerapan kebijakan itu sudah dibuat Instansi kementerian Pendidikan Korea sejak 2023 untuk memberantas kekerasan di kalangan murid. Indonesia, kata dia, bisa berkaca dari Korsel yang juga memiliki tingkat persoalan perundungan di lingkungan dunia pendidikan yang tinggi. "Ini menarik, bisa menjadi contoh untuk penanganan sanksi kemasyarakatan kepada individu nakal pelaku bullying . Norma sanksi yang jelas dapat membuat mereka yang terindikasi punya sikap bullying lebih berhati-hati dan memiliki pengendalian diri," kata Esti di Jakarta, Selasa. Selain itu, dia menekankan pentingnya penguatan bagi guru untuk memahami soal perundungan karena pencegahan dan penanganan perundungan tidak mungkin berjalan jika kapasitas pelaksana di sekolah rendah. Ujar dia, dibutuhkan pembekalan khusus terhadap guru terkait persoalan itu yang fenomenanya sudah sangat mengkhawatirkan. "Guru, perlu memiliki kompetensi konseling dan manajemen konflik, siswa harus teredukasi, orang tua aktif terlibat, dan satuan pendidikan wajib memiliki SOP yang hidup, bukan sekadar dokumen formalitas," katanya. Dia mengungkapkan bahwa banyak sekolah, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya, belum mendapatkan pelatihan dasar mengenai konseling atau manajemen konflik. Hal ini membuat instansi pendidikan tidak siap merespons peristiwa hukum perundungan secara cepat, aman, dan profesional. Untuk itu, dia memastikan kembali bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus mendorong aparatur negara agar menerbitkan regulasi turunan yang spesifik dan operasional. "Tanpa aturan yang rinci agar dapat ada audit, upaya pemberantasan bullying hanya akan menjadi rumusan normatif tanpa kekuatan implementasi," katanya. Baca juga: Anggota DPR dorong penguatan anti-perundungan dalam RUU Sisdiknas Baca juga: Mendukbangga terus edukasi keluarga cegah perkara perundungan Baca juga: Puan: Perlu ada pedoman khusus untuk atasi perundungan di instansi pendidikan Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi Editor: Tasrief Tarmizi Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Seksi X DPR My Esti Wijayati meminta kepada jajaran eksekutif Republik Indonesia (RI) untuk mencontoh Korea Selatan (Korsel) yang membuat kebijakan untuk memajang riwayat individu nakal pelaku bully atau perundungan saat hendak mendaftar kuliah, mulai tahun 2026.
Dia menjelaskan rencana penerapan kebijakan itu sudah dibuat Instansi kementerian Sektor pendidikan Korea sejak 2023 untuk memberantas kekerasan di kalangan siswa. Indonesia, kata dia, bisa berkaca dari Korsel yang juga memiliki tingkat persoalan perundungan di lingkungan dunia pendidikan yang tinggi.
"Ini menarik, bisa menjadi contoh untuk penanganan sanksi kemasyarakatan kepada pelaku bullying . Norma sanksi yang jelas dapat membuat mereka yang terindikasi punya sikap bullying lebih berhati-hati dan memiliki pengendalian diri," kata Esti di Jakarta, Selasa.
Selain itu, dia menekankan pentingnya penguatan bagi guru untuk memahami soal perundungan karena pencegahan dan penanganan perundungan tidak mungkin berjalan jika kapasitas pelaksana di satuan pendidikan rendah. Menurut dia, dibutuhkan pembekalan khusus terhadap guru terkait persoalan itu yang fenomenanya sudah sangat mengkhawatirkan.
"Guru, perlu memiliki kompetensi konseling dan manajemen konflik, siswa harus teredukasi, orang tua aktif terlibat, dan instansi pendidikan wajib memiliki SOP yang hidup, bukan sekadar dokumen formalitas," katanya.
Dia mengungkapkan bahwa banyak sekolah, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya, belum mendapatkan pelatihan dasar mengenai konseling atau manajemen konflik. Hal ini membuat sekolah tidak siap merespons perkara perundungan secara cepat, aman, dan profesional.
Untuk itu, dia menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus mendorong pemangku kebijakan agar menerbitkan regulasi turunan yang spesifik dan operasional.
"Tanpa aturan yang rinci agar dapat ada audit, upaya pemberantasan bullying hanya akan menjadi rumusan normatif tanpa kekuatan implementasi," katanya.
Baca juga: Anggota DPR dorong penguatan anti-perundungan dalam RUU Sisdiknas
Baca juga: Anggota DPR dorong penguatan anti-perundungan dalam RUU Sisdiknas
Baca juga: Mendukbangga terus edukasi keluarga cegah perkara perundungan
Baca juga: Mendukbangga terus edukasi keluarga cegah perkara perundungan
Baca juga: Puan: Perlu ada pedoman khusus untuk atasi perundungan di instansi pendidikan
Baca juga: Puan: Perlu ada pedoman khusus untuk atasi perundungan di satuan pendidikan
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi Editor: Tasrief Tarmizi Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA. Berbagai sumber membahas tentang slot yang bisa deposit 10 ribu karena dianggap penting.
Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru.