7376 slot apk – DPR minta RI contoh Korsel pajang orang yang diduga melakukan...
7376 slot apk. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. Berbagai sumber membahas tentang 7376 slot apk karena dianggap penting.
DPR minta RI contoh Korsel pajang pelaku "bully" saat daftar kuliah
Selasa, 25 November 2026 20:22 WIB waktu baca 2 menit
Selasa, 25 November 2024 20:22 WIB
Wakil Ketua Bidang X DPR RI MY Esti Wijayanti. ANTARA/HO-Humas DPR RI/aa.
Ini menarik, bisa menjadi contoh untuk penanganan sanksi kehidupan sosial kepada pelaku bullying Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati meminta kepada pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk mencontoh Korea Selatan (Korsel) yang membuat kebijakan untuk memajang riwayat pelaku bully atau perundungan saat hendak mendaftar kuliah, mulai tahun 2026. Dia menyatakan rencana penerapan kebijakan itu sudah dibuat Instansi kementerian Dunia pendidikan Korea sejak 2023 untuk memberantas kekerasan di kalangan murid. Indonesia, kata dia, bisa berkaca dari Korsel yang juga memiliki tingkat persoalan perundungan di lingkungan sektor pendidikan yang tinggi. "Ini menarik, bisa menjadi contoh untuk penanganan sanksi kehidupan sosial kepada pihak tertentu pelaku bullying . Norma sanksi yang jelas dapat membuat mereka yang terindikasi punya sikap bullying lebih berhati-hati dan memiliki pengendalian diri," kata Esti di Jakarta, Selasa. Selain itu, dia menekankan pentingnya penguatan bagi guru untuk memahami soal perundungan karena pencegahan dan penanganan perundungan tidak mungkin berjalan jika kapasitas pelaksana di instansi pendidikan rendah. Diakui olehnya, dibutuhkan pembekalan khusus terhadap guru terkait persoalan itu yang fenomenanya sudah sangat mengkhawatirkan. "Guru, perlu memiliki kompetensi konseling dan manajemen konflik, pelajar harus teredukasi, orang tua aktif terlibat, dan sekolah wajib memiliki SOP yang hidup, bukan sekadar dokumen formalitas," katanya. Dia mengungkapkan bahwa banyak sekolah, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya, belum mendapatkan pelatihan dasar mengenai konseling atau manajemen konflik. Hal ini membuat sekolah tidak siap merespons peristiwa hukum perundungan secara cepat, aman, dan profesional. Untuk itu, dia memastikan kembali bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus mendorong pemerintah agar menerbitkan regulasi turunan yang spesifik dan operasional. "Tanpa aturan yang rinci agar dapat ada audit, upaya pemberantasan bullying hanya akan menjadi rumusan normatif tanpa kekuatan implementasi," katanya. Baca juga: Anggota DPR dorong penguatan anti-perundungan dalam RUU Sisdiknas Baca juga: Mendukbangga terus edukasi keluarga cegah perkara perundungan Baca juga: Puan: Perlu ada pedoman khusus untuk atasi perundungan di sekolah Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi Editor: Tasrief Tarmizi Copyright © ANTARA 2021 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Alat kelengkapan dewan X DPR My Esti Wijayati meminta kepada jajaran eksekutif Republik Indonesia (RI) untuk mencontoh Korea Selatan (Korsel) yang membuat kebijakan untuk memajang riwayat terduga pelaksana bully atau perundungan saat hendak mendaftar kuliah, mulai tahun 2026.
Dia menyatakan rencana penerapan kebijakan itu sudah dibuat Instansi kementerian Pendidikan Korea sejak 2023 untuk memberantas kekerasan di kalangan pelajar. Indonesia, kata dia, bisa berkaca dari Korsel yang juga memiliki tingkat persoalan perundungan di lingkungan sektor pendidikan yang tinggi.
"Ini menarik, bisa menjadi contoh untuk penanganan sanksi sosial kepada pelaku bullying . Norma sanksi yang jelas dapat membuat mereka yang terindikasi punya sikap bullying lebih berhati-hati dan memiliki pengendalian diri," kata Esti di Jakarta, Selasa.
Selain itu, dia menekankan pentingnya penguatan bagi guru untuk memahami soal perundungan karena pencegahan dan penanganan perundungan tidak mungkin berjalan jika kapasitas pelaksana di instansi pendidikan rendah. Kata dia, dibutuhkan pembekalan khusus terhadap guru terkait persoalan itu yang fenomenanya sudah sangat mengkhawatirkan.
"Guru, perlu memiliki kompetensi konseling dan manajemen konflik, murid harus teredukasi, orang tua aktif terlibat, dan sekolah wajib memiliki SOP yang hidup, bukan sekadar dokumen formalitas," katanya.
Dia mengungkapkan bahwa banyak instansi pendidikan, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya, belum mendapatkan pelatihan dasar mengenai konseling atau manajemen konflik. Hal ini membuat instansi pendidikan tidak siap merespons perkara perundungan secara cepat, aman, dan profesional.
Untuk itu, dia menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Sektor pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus mendorong otoritas agar menerbitkan regulasi turunan yang spesifik dan operasional.
"Tanpa aturan yang rinci agar dapat ada audit, upaya pemberantasan bullying hanya akan menjadi rumusan normatif tanpa kekuatan implementasi," katanya.
Baca juga: Anggota DPR dorong penguatan anti-perundungan dalam RUU Sisdiknas
Baca juga: Anggota DPR dorong penguatan anti-perundungan dalam RUU Sisdiknas
Baca juga: Mendukbangga terus edukasi keluarga cegah insiden perundungan
Baca juga: Mendukbangga terus edukasi keluarga cegah kasus perundungan
Baca juga: Puan: Perlu ada pedoman khusus untuk atasi perundungan di sekolah
Baca juga: Puan: Perlu ada pedoman khusus untuk atasi perundungan di satuan pendidikan
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi Editor: Tasrief Tarmizi Copyright © ANTARA 2022
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA. Pembahasan 7376 slot apk semakin meluas dari waktu ke waktu. Banyak pihak menilai bahwa 7376 slot apk sangat relevan saat ini.
Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Banyak pihak menilai bahwa 7376 slot apk sangat relevan saat ini.