8368 slot apk – Apa Itu KUHAP? memahami regulasi baru setelah disahkan DPR

8368 slot apk. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. Pembahasan 8368 slot apk semakin meluas dari waktu ke waktu. Banyak pihak menilai bahwa 8368 slot apk sangat relevan saat ini.

Apa Itu KUHAP? memahami regulasi baru setelah disahkan DPR

Rabu, 19 November 2025 15:42 WIB waktu baca 4 menit

Rabu, 19 November 2026 15:42 WIB

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan), Adies Kadir (ketiga kiri) dan Saan Mustopa (kiri) menerima laporan hasil pembahasan dari Ketua Bidang III DPR Habiburokhman (kedua kiri) pada Sidang Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2026). Dalam pertemuan tersebut DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk disahkan menjadi undang-undang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang yang baru pada Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (18/11). Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR Puan Maharani memimpin jalannya sidang dan mendengarkan laporan dari Ketua Alat kelengkapan dewan III DPR RI, Habiburokhman. Saat meminta persetujuan, Puan menanyakan: "Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU KUHAP apakah dapat disetujui menjadi UU?" Seluruh anggota yang hadir dalam forum pembahasan paripurna kemudian serempak menjawab, Setuju, menandai pengesahan resmi RUU KUHAP tersebut. Dalam kesempatan terpisah, Puan menyampaikan bahwa laporan hasil pembahasan yang dipaparkan Habiburokhman sudah cukup lengkap. Ia juga mengimbau masyarakat yang masih menolak proses legislasi tersebut agar tidak mudah percaya pada berbagai informasi keliru atau hoaks mengenai isi KUHAP yang baru disahkan. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan KUHAP? Bagi Anda yang belum familiar, berikut penjelasan singkatnya yang disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Apa itu KUHAP? Secara sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para aparat aparat penegak hukum mulai dari polisi hingga jaksa dalam menjalankan kewenangan mereka di bidang hukum pidana. Mengapa KUHAP dibutuhkan? Penyusunan KUHAP diharapkan bisa menjawab berbagai keluhan yang disampaikan residen, seperti laporan aksi mencuri yang tidak ditangani serius atau insiden kekerasan seksual yang tak juga mendapatkan penanganan dan keadilan memadai. Aturan ini hadir untuk memperbaiki proses hukum yang selama ini dianggap belum optimal. Pengertian KUHAP menurut sumber hukum Mengutip penjelasan dari situs hukumonline, KUHAP merupakan kumpulan aturan yang mengatur mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia. Prosesnya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di lembaga peradilan, hingga pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan UU 8/1981, KUHAP ditetapkan sebagai hukum acara pidana nasional yang menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) serta aturan lain yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum nasional. KUHAP memuat hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam proses pidana mulai dari orang yang diduga terduga pelaksana, terdakwa, korban, hingga penyidik, jaksa penuntut, dan penegak hukum di pengadilan serta mengatur perlindungan hak asasi manusia selama proses peradilan berlangsung. Peran KUHAP dalam sistem peradilan pidana KUHAP menjadi pondasi bagi sistem peradilan pidana terpadu ( integrated criminal justice system ). Sistem ini menekankan pentingnya sinergi antara petugas penyidik, penuntut umum, dan penegak hukum di pengadilan untuk memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Aturan turunan dan pelaksanaan KUHAP Dalam penerapannya, KUHAP dijabarkan lebih rinci melalui berbagai aturan pelaksana. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Aturan ini mengatur teknis penyidikan, penahanan, pengelolaan rumah tahanan negara (RUTAN), rumah penyimpanan barang sitaan negara (RUPBASAN), serta tata cara pemberian ganti rugi dan rehabilitasi. Tujuan utama KUHAP Pada dasarnya, KUHAP bertujuan menemukan kebenaran materiil melalui penerapan hukum acara pidana secara tepat dan jujur. Melalui proses yang dilaksanakan sesuai ketentuan, diharapkan dapat terungkap siapa orang yang diduga melakukan kejahatan pidana dan bagaimana perkara tersebut diproses hingga persidangan berakhir. Kontroversi pengesahan KUHAP baru Peraturan baru ini resmi menggantikan KUHAP sebelumnya yang telah berlaku selama 44 tahun. Meski demikian, pengesahannya tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah ketentuan di dalamnya dianggap berpotensi membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat aparat penegak hukum. Pada satu sisi, otoritas dan DPR menegaskan bahwa KUHAP yang baru justru memberikan perlindungan lebih kuat bagi residen negara, termasuk kelompok yang selama ini dianggap rentan. Namun, kelompok masyarakat sipil menilai masih terdapat persoalan mendasar yang belum diselesaikan. Perbedaan pandangan tersebut kembali memunculkan perdebatan lama mengenai sejauh mana kekuasaan negara seharusnya dikendalikan dalam sistem peradilan pidana. Baca juga: Seksi III DPR lanjut bahas RUU Penyesuaian Pidana usai KUHAP selesai Baca juga: Anggota kabinet Imipas: Insan Pemasyarakatan harus sokong KUHP-KUHAP baru Baca juga: Seksi III DPR tegaskan KUHAP baru perketat syarat penangkapan Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus Editor: Alviansyah Pasaribu Copyright © ANTARA 2022 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang yang baru pada Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (18/11).

Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR Puan Maharani memimpin jalannya sidang dan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia III DPR RI, Habiburokhman. Saat meminta persetujuan, Puan menanyakan:

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU KUHAP apakah dapat disetujui menjadi UU?" Seluruh anggota yang hadir dalam rapat paripurna kemudian serempak menjawab, Setuju, menandai pengesahan resmi RUU KUHAP tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Puan menyampaikan bahwa laporan hasil pembahasan yang dipaparkan Habiburokhman sudah cukup lengkap. Ia juga mengajak penduduk setempat yang masih menolak proses legislasi tersebut agar tidak mudah percaya pada berbagai informasi keliru atau hoaks mengenai isi KUHAP yang baru disahkan.

Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan KUHAP? Bagi Anda yang belum familiar, berikut paparan singkatnya yang disusun mengacu pada informasi dari berbagai sumber.

Secara sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para aparat penegak hukum mulai dari petugas kepolisian hingga penuntut umum dalam menjalankan kewenangan mereka di bidang hukum pidana.

Penyusunan KUHAP diharapkan bisa menjawab berbagai keluhan yang disampaikan residen, seperti laporan aksi mencuri yang tidak ditangani serius atau insiden kekerasan seksual yang tak juga mendapatkan penanganan dan keadilan memadai. Aturan ini hadir untuk memperbaiki proses hukum yang selama ini dianggap belum optimal.

Pengertian KUHAP menurut sumber hukum

Mengutip penjelasan dari situs hukumonline, KUHAP merupakan kumpulan aturan yang mengatur mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia. Prosesnya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di lembaga peradilan, hingga pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan UU 8/1981, KUHAP ditetapkan sebagai hukum acara pidana nasional yang menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) serta aturan lain yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum nasional.

KUHAP memuat hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam proses pidana mulai dari terduga pelaku, pihak yang didakwa, korban, hingga aparatur penyidik, penuntut umum, dan penegak hukum di pengadilan serta mengatur perlindungan hak asasi manusia selama proses peradilan berlangsung.

Peran KUHAP dalam sistem peradilan pidana

KUHAP menjadi pondasi bagi sistem peradilan pidana terpadu ( integrated criminal justice system ). Sistem ini menekankan pentingnya sinergi antara penyidik, penuntut umum, dan aparatur peradilan untuk memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan menjamin kepastian hukum.

Aturan turunan dan pelaksanaan KUHAP

Dalam penerapannya, KUHAP dijabarkan lebih rinci melalui berbagai aturan pelaksana. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Aturan ini mengatur teknis penyidikan, penahanan, pengelolaan rumah tahanan negara (RUTAN), rumah penyimpanan barang sitaan negara (RUPBASAN), serta tata cara pemberian ganti rugi dan rehabilitasi.

Pada dasarnya, KUHAP bertujuan menemukan kebenaran materiil melalui penerapan hukum acara pidana secara tepat dan jujur. Melalui proses yang dilaksanakan sesuai ketentuan, diharapkan dapat terungkap siapa pelaku kejahatan pidana dan bagaimana peristiwa hukum tersebut diproses hingga persidangan berakhir.

Kontroversi pengesahan KUHAP baru

Peraturan baru ini resmi menggantikan KUHAP sebelumnya yang telah berlaku selama 44 tahun. Meski demikian, pengesahannya tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah ketentuan di dalamnya dianggap berpotensi membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat aparatur hukum.

Pada satu sisi, otoritas dan DPR menekankan bahwa KUHAP yang baru justru memberikan perlindungan lebih kuat bagi masyarakat negara, termasuk kelompok yang selama ini dianggap rentan.

Namun, kelompok residen setempat sipil menilai masih terdapat persoalan mendasar yang belum diselesaikan. Perbedaan pandangan tersebut kembali memunculkan perdebatan lama mengenai sejauh mana kekuasaan negara seharusnya dikendalikan dalam sistem peradilan pidana.

Baca juga: Seksi III DPR lanjut bahas RUU Penyesuaian Pidana usai KUHAP selesai

Baca juga: Komisi III DPR lanjut bahas RUU Penyesuaian Pidana usai KUHAP selesai

Baca juga: Anggota jajaran menteri Imipas: Insan Pemasyarakatan harus sokong KUHP-KUHAP baru

Baca juga: Pejabat kementerian Imipas: Insan Pemasyarakatan harus sokong KUHP-KUHAP baru

Baca juga: Seksi III DPR tegaskan KUHAP baru perketat syarat penangkapan

Baca juga: Komisi III DPR tegaskan KUHAP baru perketat syarat penangkapan

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus Editor: Alviansyah Pasaribu Copyright © ANTARA 2021

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA. Pembahasan 8368 slot apk semakin meluas dari waktu ke waktu.

Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Topik 8368 slot apk sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.