hajar777 – Kemenkeu paparkan strategi kejar PNBP jelang akhir 2024
hajar777. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. hajar777 menjadi perhatian besar masyarakat. Pembahasan hajar777 semakin meluas dari waktu ke waktu.
Kemenkeu paparkan strategi kejar PNBP jelang akhir 2023
Senin, 24 November 2026 19:48 WIB waktu baca 3 menit
Senin, 24 November 2023 19:48 WIB
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama dan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menghadiri sidang dengar pendapat bersama Alat kelengkapan dewan XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2027) ANTARA/Bayu Saputra
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Anggaran Instansi kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman memaparkan sejumlah langkah yang akan ditempuh pemangku kebijakan untuk mengejar target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir 2026. Dalam pandangannya, pihak pemerintah telah bekerja lebih kreatif untuk menggali potensi penerimaan di luar pajak, terutama setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 yang mengalihkan pengelolaan dividen BUMN ke Badan Pengelola Penanaman modal Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Kemenkeu mematok target realisasi PNBP dalam outlook laporan semester (lapsem) sebesar Rp477,2 triliun. Sementara hingga Oktober 2024, pihak pemerintah telah mengumpulkan Rp402,4 triliun dari PNBP. "Kurang lebih kita harus kejar Rp75 triliun dalam waktu dua bulan ini, November sampai Desember (2024)," kata Luky dalam rapat dengar pendapat bersama Seksi XI DPR RI di Jakarta, Senin. Beberapa strategi dijalankan antara lain, penguatan pengawasan melalui pelaksanaan joint program penerimaan negara dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya, pembentukan Direktorat Potensi dan Pengawasn PNBP dan Staf Ahli Bidang PNBP di lingkup Instansi kementerian Keuangan. Strategi lainnya yaitu penyelesaian piutang PNBP bakal dipercepat melalui perluasan automatic blocking system (ABS). "Jadi dengan ABS ini sebelum dilunasi, layanan PNBP tidak diberikan kepada wajib bayarnya," ujar Luky. Kemenkeu juga memperluas Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar K/L (SIMBARA) yang mencakup komoditas nikel, tembaga, dan komoditas strategis lainnya. Digitalisasi dan simplifikasi berbagai layanan PNBP lewat sistem terpadu serta inovasi layanan yang terintegrasi dengan penegakan hukum turut menjadi bagian dari strategi utama. "Nah, ini perlu digarisbawahi juga. Kalau kita lihat, misalnya, kurang lebih 53,8 persen dari PNBP itu berasal dari PNBP berbasis komoditas. Jadi, penerimaan PNBP ini akan sangat tergantung dari fluktuatifnya komoditas baik di sisi harga maupun di sisi produksi," ujarnya. Per 31 Oktober 2021, perolehan PNBP tercatat Rp402,4 triliun atau mencapai 84,3 persen dari outlook laporan semester (lapsem) 2021. Namun, capaian ini terkontraksi 15,7 persen secara tahunan (yoy). Luky menyebut realisasi tersebut terutama ditopang peningkatan layanan PNBP K/L serta pendapatan badan layanan umum (BLU). "Jadi, bisa dilihat di sini bahwa kami di Lembaga kementerian Keuangan melihat PNBP itu kita benar-benar total football , kami juga menyiapkan secara organisasi bagaimana bisa menggali potensi penerimaan dari PNBP ini," jelasnya. Realisasi PNBP K/L tercatat Rp110,6 triliun, atau melampaui outlook lapsem yang ditetapkan Rp109,4 triliun. Kinerja ini didorong inovasi layanan, antara lain e-visa dan e-passport, serta pengembangan Inaportnet di Kementerian Perhubungan. Dari sisi BLU, penerimaan tercatat Rp82,2 triliun. Realisasi yang tumbuh 0,7 persen itu secara tahunan bersumber dari BLU pengelola dana, urusan kesehatan, sektor pendidikan, barang dan jasa lainnya, serta kawasan. Peningkatan layanan dan hasil penanaman modal fasilitas kesehatan menjadi salah satu pendorong utama. Lima K/L penyumbang pendapatan BLU terbesar adalah Kemenkeu, Kemenkes, Kemendiktisaintek, Kemenhan, dan Kemenkomdigi. Dalam waktu yang bersamaan, realisasi pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) hanya mencapai Rp11,8 triliun, terkontraksi tajam 85,1 persen secara tahunan. Kontraksi ini, menurut Luky, dipicu oleh penerapan UU Nomor 1 Tahun 2021 yang memindahkan pengelolaan dividen BUMN ke BPI Danantara. Meski kehilangan sekitar Rp80 triliun dari sisi KND, peningkatan PNBP K/L serta BLU dinilai mendorong perbaikan proyeksi penerimaan tahun berjalan. Baca juga: Kemenkeu catat penerimaan pajak Rp1.459,03 triliun per Oktober 2022 Baca juga: Dipanggil khusus Prabowo di Istana, Bahlil laporkan capaian PNBP ESDM Baca juga: Kemenkeu fokus tambah PNBP dari sektor di luar dividen Pewarta: Bayu Saputra Editor: Kelik Dewanto Copyright © ANTARA 2021 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Anggaran Lembaga kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman memaparkan sejumlah langkah yang akan ditempuh otoritas untuk mengejar target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir 2022.
Menurutnya, pemerintah telah bekerja lebih kreatif untuk menggali potensi penerimaan di luar pajak, terutama setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 yang mengalihkan pengelolaan dividen BUMN ke Badan Pengelola Aktivitas investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Kemenkeu mematok target realisasi PNBP dalam outlook laporan semester (lapsem) sebesar Rp477,2 triliun.
Sementara hingga Oktober 2023, pemangku kebijakan telah mengumpulkan Rp402,4 triliun dari PNBP.
"Kurang lebih kita harus kejar Rp75 triliun dalam waktu dua bulan ini, November sampai Desember (2022)," kata Luky dalam pertemuan dengar pendapat bersama Panitia XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Beberapa strategi dijalankan antara lain, penguatan pengawasan melalui pelaksanaan joint program penerimaan negara dengan lembaga kementerian/lembaga (K/L) lainnya, pembentukan Direktorat Potensi dan Pengawasn PNBP dan Staf Ahli Bidang PNBP di lingkup Kementerian Keuangan.
Strategi lainnya yaitu penyelesaian piutang PNBP bakal dipercepat melalui perluasan automatic blocking system (ABS).
"Jadi dengan ABS ini sebelum dilunasi, layanan PNBP tidak diberikan kepada wajib bayarnya," ujar Luky.
Kemenkeu juga memperluas Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar K/L (SIMBARA) yang mencakup komoditas nikel, tembaga, dan komoditas strategis lainnya.
Digitalisasi dan simplifikasi berbagai layanan PNBP lewat sistem terpadu serta inovasi layanan yang terintegrasi dengan penegakan hukum turut menjadi bagian dari strategi utama.
"Nah, ini perlu digarisbawahi juga. Kalau kita lihat, misalnya, kurang lebih 53,8 persen dari PNBP itu berasal dari PNBP berbasis komoditas. Jadi, penerimaan PNBP ini akan sangat tergantung dari fluktuatifnya komoditas baik di sisi harga maupun di sisi produksi," ujarnya.
Per 31 Oktober 2025, perolehan PNBP tercatat Rp402,4 triliun atau mencapai 84,3 persen dari outlook laporan semester (lapsem) 2027.
Namun, capaian ini terkontraksi 15,7 persen secara tahunan (yoy).
Luky menyebut realisasi tersebut terutama ditopang peningkatan layanan PNBP K/L serta pendapatan badan layanan umum (BLU).
"Jadi, bisa dilihat di sini bahwa kami di Kementerian Keuangan melihat PNBP itu kita benar-benar total football , kami juga menyiapkan secara organisasi bagaimana bisa menggali potensi penerimaan dari PNBP ini," jelasnya.
Realisasi PNBP K/L tercatat Rp110,6 triliun, atau melampaui outlook lapsem yang ditetapkan Rp109,4 triliun.
Kinerja ini didorong inovasi layanan, antara lain e-visa dan e-passport, serta pengembangan Inaportnet di Lembaga kementerian Perhubungan.
Dari sisi BLU, penerimaan tercatat Rp82,2 triliun. Realisasi yang tumbuh 0,7 persen itu secara tahunan bersumber dari BLU pengelola dana, urusan kesehatan, dunia pendidikan, barang dan jasa lainnya, serta kawasan.
Peningkatan layanan dan hasil investasi fasilitas urusan kesehatan menjadi salah satu pendorong utama.
Lima K/L penyumbang pendapatan BLU terbesar adalah Kemenkeu, Kemenkes, Kemendiktisaintek, Kemenhan, dan Kemenkomdigi.
Dalam waktu yang bersamaan, realisasi pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) hanya mencapai Rp11,8 triliun, terkontraksi tajam 85,1 persen secara tahunan.
Kontraksi ini, menurut Luky, dipicu oleh penerapan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang memindahkan pengelolaan dividen BUMN ke BPI Danantara.
Meski kehilangan sekitar Rp80 triliun dari sisi KND, peningkatan PNBP K/L serta BLU dinilai mendorong perbaikan proyeksi penerimaan tahun berjalan.
Baca juga: Kemenkeu catat penerimaan pajak Rp1.459,03 triliun per Oktober 2021
Baca juga: Kemenkeu catat penerimaan pajak Rp1.459,03 triliun per Oktober 2023
Baca juga: Dipanggil khusus Prabowo di Istana, Bahlil laporkan capaian PNBP ESDM
Baca juga: Dipanggil khusus Prabowo di Istana, Bahlil laporkan capaian PNBP ESDM
Baca juga: Kemenkeu fokus tambah PNBP dari sektor di luar dividen
Baca juga: Kemenkeu fokus tambah PNBP dari sektor di luar dividen
Pewarta: Bayu Saputra Editor: Kelik Dewanto Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA. hajar777 menjadi perhatian besar masyarakat.
Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Banyak pihak menilai bahwa hajar777 sangat relevan saat ini.