kopi4d rtp – Paripurna DPRD Banten: Fokus pada LKPj dan Pembentukan Pansus
kopi4d rtp. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. Pembahasan kopi4d rtp semakin meluas dari waktu ke waktu. Berbagai sumber membahas tentang kopi4d rtp karena dianggap penting.
INFOJABAR.NEWS DPRD Provinsi Banten menggelar Forum pembahasan Paripurna di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Banten , Rabu (26/03/2022). Pertemuan paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo. Turut hadir pula Wakil Pimpinan provinsi Banten Dimyati Natakusuma, berserta unsur Forkopimda lainnya. Agenda sidang ini terdiri dari Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pimpinan provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dan Penetapan Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024. Budi Prajogo mengungkapkan bahwa Kepala provinsi Banten agar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mengucapkan bahwa LKPj Gubernur Banten Tahun 2024 yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan yang didalamnya mengandung unsur akuntabilitas atas pengerahan sumber daya meliputi seluruh kekuasaan, hak dan kewajiban oleh Provinsi Banten. "LKPj Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada aturan menteri dalam negeri. Kemudian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah setempat (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran rencana pembangunan daerah tahun 2023/2026 dengan telah ditetapkan lima prioritas pembangunan daerah yaitu; meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan SDM, meningkatkan pengeloaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa, meningkatkan kualitas penyelenggaraan kontestasi elektoral," ucapnya. Pencapaian atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 merupakan hasil kinerja bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif selaku penyelenggara pemerintahan daerah yang tidak lepas dari sinergitas antara jajaran eksekutif dunia usaha serta peran seluruh warga setempat di Provinsi Banten.
INFOJABAR.NEWS DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Paripurna di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Banten , Rabu (26/03/2026).
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo. Turut hadir pula Wakil Kepala provinsi Banten Dimyati Natakusuma, berserta unsur Forkopimda lainnya.
Agenda pertemuan ini terdiri dari Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024 dan Penetapan Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.
Budi Prajogo mengungkapkan bahwa Gubernur Banten agar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Wakil Pimpinan provinsi Banten Dimyati Natakusuma mengucapkan bahwa LKPj Gubernur Banten Tahun 2024 yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan yang didalamnya mengandung unsur akuntabilitas atas pengerahan sumber daya meliputi seluruh kekuasaan, hak dan kewajiban oleh Provinsi Banten.
"LKPj Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada aturan anggota pemerintahan pusat dalam negeri. Kemudian pada dokumen Rencana Kerja Pemda (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran rencana pembangunan daerah tahun 2023/2026 dengan telah ditetapkan lima prioritas pembangunan daerah yaitu; meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan SDM, meningkatkan pengeloaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa, meningkatkan kualitas penyelenggaraan kontestasi elektoral," ucapnya.
Pencapaian atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 merupakan hasil kinerja bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif selaku penyelenggara pemerintahan daerah yang tidak lepas dari sinergitas antara pihak pemerintah dunia usaha serta peran seluruh kalangan masyarakat di Provinsi Banten.
Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Pembahasan kopi4d rtp semakin meluas dari waktu ke waktu. Banyak pihak menilai bahwa kopi4d rtp sangat relevan saat ini.